Solo - Sekdaprov Kepri, Arif Fadillah mengatakan pengawasan secara profesional diharapkan mempu membuat tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

“Karena itu kita menekankan pentingnya efektifitas pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien,” kata Arif di sela-sela Rapat Strategi Nasional Pengawasan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Sunan Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2019).

Untuk mewujudkan itu, tambah Arif, Pemprov ingin menumbuhkan sumber daya aparatur pengawasan yang unggul dan profesional. Karena untuk mengupayakan pencegahan korupsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus efektif dan profesional. Sebab ini adalah pondasi yang utama.

Pemprov Kepri pun segera memenuhi item-item dalam melaksanakan strategi nasional pencegahan korupsi. Pemenuhan ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 dan pemantapan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Kepri siap menjalankan semuanya. Kita pun sudah terintegrasi semua, seperti e-planing, e-budgeting dan lainnya,” kata Arif.

Pelaksanaan Stranas PK ini sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Kepri turun dengan tim lengkap dalam Rakorwasdanas 2019 ini. Selain Arif, hadir juga Asisten Administrasi Umum H Muhammad Hasbi, Kepala Barenlitbang Naharuddin MTP, Kepala Inspektorat Mirza Bahtiar dan Plt Karo Humas Protokol Penghubung Zulkifli.

Menurut Arif, dalam mewujudkan hal itu, Pemprov pun didampingi lembaga terkait seperti BPKP. Arif pun menekankan OPD terkait untuk terus melakukan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait.

Apalagi, kata Arif, program pencegahan ini menjadi prioritas kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Arif ingin langkah dan optimisme pemerintah pusat diikuti Kepri untuk mencapai tujuan utama strategsi ini. 

(*)