Tanjungpinang - Kedatangan KPK memecah konsentrasi para ASN yang bertugas di beberapa dinas yang sedang disidik.

Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bahtiar meminta ASN tidak terpengaruh kehadiran KPK dan tetap semangat bekerja.

"Kehadiran KPK ini merupakan bentuk proses hukum yang tidak bisa dihindari dengan kasus yang tengah dihadapi Pemprov Kepri," kata Mirza di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (18/9/2019).

Menurutnya, semua pihak harus taat hukum dan aturan. Sehingga proses yang dilakukan KPK dalam upaya penegakkan hukum bisa berjalan dengan semestinya dan cepat rampung.

Pemerintah Kepri dalam hal ini, dikatakan Mirza tidak bisa mengintervensi kegiatan KPK. Mereka saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur nonaktif Kepri, Nurdin Basirun.

"Kita sebagai pegawai, bila tidak salah jangan takut. Berikan keterangan dan data-data yang diperlukan KPK, jangan justru memepersulit," ujarnya.

Pemeriksaan dan penggeledahan oleh KPK ini tegasnya, jangan dijadikan momok, sebab roda pemerintahan harus tetap berjalan.
 
"Semua orang pasti akan merasa was-was bila berurusan dengan KPK. Tetapi bila kita lurus menjalankan sesuai aturan kenapa takut," katanya.

Seperti diketahui Tim penyidik KPK selama dua hari Selasa (17/9/2019) dan Rabu (18/9/2019) melakukan pemeriksaan dan menggeledah sejumlah kantor OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

Hari pertama KPK mengeledah tiga kantor OPD yakni Dinas PUPRP Kepri, Dinas Pendidikam dan Dinas Pariwisata. Sementara hari ini KPK menggeledah dua kantor OPD Kepri yakni BPKAD dan Barenlitbang Kepri.

(sut)