WACANA Wali Kota Ex-officio Kepala Batam tampaknya masih jauh dari harapan. Memasuki bulan September, wacana pemerintah pusat itu tak kunjung terealisasi.

Mirip kisah karya Samuel Beckett, Wali Kota Batam HM Rudi seolah dipaksa 'menunggu Godot' dan harus terus menjaga asanya agar tak berakhir. 

Padahal, pada 15 Agustus, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kepastian pelantikan Ex-officio Kepala BP Batam diputuskan dua minggu lagi.

"Itu (Ex-officio) segera keluar. Peraturannya keluar satu minggu, setelah itu satu minggu lagi keputusannya kita sampaikan," kata Darmin, Kamis (15/8/2019).

Sekretaris Menteri Perkonomian (Menko) Susiwijono juga menyatakan SK penunjukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi merangkap Kepala BP Batam atau Ex-officio akan segera ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. 

"Mudah mudahan minggu depan ini bisa selesai dan sudah ditandatangani Bapak Presiden," kata Susi, Sabtu (17/8/2019) siang melalui pesan WhatsApp. 

Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut masih dalam proses pengerjaan. "Mudah-mudahan cepat selesai," katanya. 

Wali Kota Rudi yang disinggung soal pernyataan Darmin itu sempat tertawa lepas. Tak seorangpun bisa mengartikan tawa lepas Rudi beberapa saat setelah dirinya menjadi inspektur upacara peringatan kemerdekaan ke-74 RI di Engku Putri, Batam Centre.

Namun hari ini, Rudi tak lagi tertawa saat ditanya kapan dirinya akan dilantik menjadi Ex-officio Kepala BP Batam. 

“Saya tak tahu,” ujarnya singkat, Selasa (3/9/2019). 

Ditanya lebih lanjut mengenai pembahasan Ex-officio tersebut,  Rudi tetap berkata tidak tahu. 

Padahal jika berdasarkan perkataan Darmin dua minggu lalu, seharusnya sudah ada kabar baik dari pemerintah pusat. 

“Saya tak tahu,” katanya lagi. 

Dua pekan lalu, Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi mengakui pihaknya hanya menunggu hal tersebut. “Itu urusan dewa, itu adalah isu langitan, saya tidak ikut itu, saya ikut yang di dunia maya seperti ini saja,” kata Edi saat ditemui di Hotel Aston Batam, Selasa (20/8/2019).

Edy mengaku hanya akan fokus membenahi Batam selama masih diberikan tanggungjawab. Diakuinya seperti selama 7 bulan ini dirinya membenahi frontliner, terkait pelayanan investasi.

Selain itu Edy mengatakan terus membenahi tata kelola seperti lahan, lalin aset, dan paling menjadi fokus adalah membenahi ekosistem seperti pelabuhan, pembiayaan, sumber daya manusia dan infrastruktur industri.

“Ya gak apa apa, saya sama Rudi kan ga ada hambatan komunikasi. Ya terserah yang penting (kemajuan) masyarakat Batam,” ujarnya

Edy mengaku hingga saat ini, dirinya tidak pernah merisaukan hal tersebut, kendati aksi penolakan sebelumnya dilakukan para pegawai BP Batam yang berat hati Kepala BP Batam dijabat secara ex officio oleh wali kota.

Edy mengakui dirinya masih berkomunikasi baik dengan Wako Rudi. "Jika memang saat itu tiba, saya bisa meninggalkan Batam dengan kondisi baik. Dia (Rudi) atau siapapun yang memimpin Batam nanti, platformnya sudah kita bentuk bersama,” ucapnya.

Gonjang-ganjing wali kota ex-officio Kepala Batam ini bermula saat pemerintah pusat akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

Hal ini dilontarkan Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018) sore.

Sempat tersiar ke publik, Presiden akan membubarkan BP Batam. Namun, Darmin Nasution buru-buru meralat dan menyebut BP Batam tidak dibubarkan melainkan akan dipimpin langsung Wali Kota Batam.

Wacana ini memunculkan pro dan kontra di Batam. Bahkan perang spanduk antara pro dan kontra wacana kebijakan tersebut. Berbulan-bulan ditunggu, namun realisasi wacana ex-officio ini masih belum diketahui kapan akan diwujudkan.

(ret)