Jakarta - Aplikasi pengirim pesan di bawah naungan Facebook Inc, Whatsapp berencana meluncurkan pembayaran digital. Penawaran pelayanan transaksi mobile tersebut disinyalir sebagai salah satu upaya memanfaatkan sektor e-commerce yang tumbuh pesat di negeri ini.

Mengenai rencana ini, Bank Indonesia meminta WhatsApp untuk melengkapi berbagai dokumen dan mempelajari berbagai persyaratan sebelum mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan dari WhatsApp. Meski demikian, dia juga meminta agar pengelola aplikasi pesan tersebut patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah jika mau bermain di pasar lokal.

"WhatsApp itu pelaku asing. Semua pelaku asing apapun namanya harus tunduk aturan di Indonesia, dan harus mau adopsi sistem di Indonesia," tegas Perry saat konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dia menegaskan, Bank Indonesia akan terus mendorong akselerasi digital ekonomi keuangan, termasuk juga dengan mempercepat pemberian proses perizinan sebagai PJSP. "Oleh karena itu, saya mengharapkan, kalau mengajukan izin, pelajari dulu persyaratannya, penuhi dokumen-dokumennya, baru kemudian menyampaikan," pinta dia.

"Jangan hanya permohonan saja tanpa melengkapi dokumen, sehingga itu mempercepat prosesnya. Kalau tidak seperti itu akan memperlambat," dia menambahkan.

Maka dari itu,d dia mendesak WhatsApp untuk terlebih dulu mempelajari segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan sebelum mengajukan permohonan untuk menjadi PJSP di Indonesia. "Lengkapi dokumennya, baru kemudian disampaikan. Petugas-petugas kami betul-betul saya minta untuk memfasilitasi dan mempercepat proses perizinan," tukas dia.

(*)