BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sijantung di Jembatan V Barelang senilai Rp 9 miliar diduga bermasalah. Hingga saat ini pelabuhan tersebut terbengkalai. 

Proyek yang dikerjakan PT Multi Karya Pratama terlihat tak selesai. Padahal informasi yang berkembang seharusnya pelabuhan itu telah selesai.

Proyek pemerintah Provinsi  Kepri tersebut memiliki nomor kontrak 16/HUB/SP/VI/2014. Sedangkan konsultan perencana adalah CV Ornament Rancang Bangun, dan konsultan pengawas yakni PT Interdimensi konsultan.

Anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut sebesar Rp 10,3 miliar. Uang tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepri dan APBD Kota Batam. 

Kota Batam menanggung Rp 7 miliar sedangkan sisanya dari Pemprov Kepri.

Tertuang diplang proyek dalam kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan tertanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 29 November 2014, dengan lama pekerjaan 170 hari kalender.

Belum diketahui apa penyebab terlambatnya proyek tersebut selesai. Beberapa waktu lalu, kasus mangkraknya proyek itu sempat diincar Polda Kepri.

Pembangunan Pelabuhan Sijantung yang akan memotong jalur pelayaran dari Kota Batam ke Kabupaten Lingga, ditargetkan selesai Desember 2014.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Muramis di Batam beberapa waktu silam mengatakan, di pelabuhan tersebut akan disediakan tempat penjualan tiket. 

Pengerjaan Pelabuhan Sijantung di Pulau Galang, Kota Batam, dilakukan bersama Pemprov Kepri dan Pemkot Batam. Alasannya, infrastruktur itu untuk membuka jalur pelayaran yang menghubungkan dua kabupaten kota.

"Pemkot Batam yang bangun pelabuhannya. Mereka bertanggung jawab pada sisi laut, sedangkan. Pemprov Kepri bangun sisi daratnya atau terminalnya," kata Muramis kala itu.

Pemkot juga membangun jalan arteri dari jalan utama di Pulau Galang hingga sampai ke Pelabuhan Sijantung. Sementara untuk penghubung sepanjang 2 km dibangun Pemprov Kepri dan saat ini sudah dikerjakan.

Pengerjaan infrastruktur pelabuhan di lahan seluas 1,5 hektare itu dilakukan serentak oleh Pemkot dan Pemprov dan diharapkan juga selesai beriringan.

Ia menyatakan untuk bangunan fisik pelabuhan, pemerintah tinggal menyempurnakan pelabuhan rakyat yang memang sudah ada. Jadi pelabuhan terdahulu tidak dibongkar semua dan memulainya dari nol.

Di pelabuhan itu, pemerintah akan menyiapkan dua ponton, untuk keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan itu, agar tidak semrawut dalam melayani warga.

Sementara untuk kapal yang melayani pelayaran di sana, Pemprov Kepri akan memberikan kesempatan pada pengusaha di Tanjungpinang, Lingga dan Batam.

"Kami akan undang operator di Batam, Lingga dan Tanjungpinang. Kita akan tawarkan, siapa mau masuk," kata dia.

Sedangkan pengelolaan pelabuhan akan dilakukan bersama antara Badan Usaha Kepelabuhanan Kepri dan Batam.

"Persentase bagi hasil disesuaikan dengan pengeluaran ," kata dia.  

[snw]