Jakarta - Calon lokasi ibu kota baru Indonesia perlahan mulai menemui titik terang. Dalam rapat kerja yang digelar Komisi XI dengan pembahasan asumsi makro 2020 kemarin (17/6/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro buka suara mengenai calon ibu kota tersebut.

Meski, Bambang belum menyebutkannya secara rinci lokasi ibu kota baru tersebut.

Selain itu, Bambang juga memaparkan strategi pembiayaannya. Ia mengatakan pemindahan ibu kota seminimal mungkin tak menggunakan anggaran negara.

Bambang menyebut, ibu kota Indonesia hampir pasti pindah ke Pulau Kalimantan. Meski, dirinya belum menyebut secara rinci lokasi pastinya.

"Dan pemindahannya (ibu kota) hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," katanya.

Dia mengatakan, secara konseptual pemindahan ibu kota ini untuk mengurangi beban Pulau Jawa. Bambang bilang, 58% perekonomian nasional disumbang oleh Pulau Jawa. Kemudian, 57% penduduk Indonesia juga terletak di Jawa.

"Utamanya adalah secara konseptual kita ingin mengurangi beban Pulau Jawa," ungkapnya.

Lanjutnya, pemerintah melihat pengalaman negara lain memindahkan ibu kota. Dengan pemindahan ini, diharapkan mengurangi beban Pulau Jawa.

"Kita juga melihat pengalaman negara lain dengan memindahkan pusat pemerintah, maka ada pembagian beban, meskipun tidak menjadi pengganti Jakarta. Tapi, paling tidak ada kegiatan ekonomi yang muncul sekitaran ibu kota tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, pemerintah mendorong pembiayaan alternatif untuk memindahkan ibu kota. Sehingga, tidak bergantung pada APBN.

Bahkan, itu sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Serta, kajiannya sudah dilakukan dua tahun lalu.

Bambang menuturkan, pada rapat asumsi makro kali ini tidak membahas anggaran untuk pindah ibu kota. Sebab, anggaran untuk ibu kota baru dialokasikan di 2021.

"Tidak ada hubungannya rencana pemindahan ibu kota ini dengan masalah anggaran yang dibahas di pembicaraan penduluan ini. Karena anggarannya itu mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021," jelasnya.

"Alternatif financing yang akan didorong keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerja sama pemanfaatan aset. Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN," tambahnya.

Bambang melanjutkan, anggaran pemerintah hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR, dan gedung lembaga tinggi. Terkait pemindahan ini, dia menyebut hampir pasti dipindah ke Pulau Kalimantan.

"Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," ujarnya.

Saat dikonfirmasi usai rapat, Bambang mengatakan, anggaran pembangunan di 2021 untuk konstruksi. Kemudian, untuk lokasi persisnya ia enggan menyebut.

Meski demikian, dia mengonfirmasi wilayah ibu kota baru adalah Pulau Kalimantan. "(Tapi fix Kalimantan?) Iya iya," tutupnya.

(*)