https://www.batamnews.co.id

Beredar Surat Aksi Mahasiswa Desak Anggota DPR Asal Aceh Dukung Referendum

Muzakir Manaf alias Mualem. (Foto: ist)

Jakarta - Pernyataan referendum Aceh dari Muzakir Manaf makin serius.  Saat ini beredar surat terkait pemberitahuan aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Aceh yang akan menggelar aksi terkait hal ini, Kamis (30/5/2019) besok.

Dalam surat tersebut tampak tertulis surat pemberitahuan ke polisi Lhokseumawe untuk mengawal aksi yang akan dilaksanakan di Taman Riyadah, Kota Lhokseumawe dimulai pukul 10.00 WIB.

Agendanya mendesak anggota DPR dan MPR asal Aceh untuk mendaftarkan wacana referendum Aceh ke Mendagri. Surat ini tampak ditandatangani Ketua EW LMND Aceh, Munzir. 

 

 

Sebelumnya wacana referendum mendapat sambutan positif dari Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi. Ia menyebut referendum adalah solusi damai dan hak konstitusional warga negara.

“Mengapa saya berbicara referendum? Karena saya wakil Aceh di pusat. Jika rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,” tegas Fachrul Razi, sebagaimana dilansir waspadaaceh.com, Selasa (28/5/2019).

Senator atau anggota DPD RI asal Aceh yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI ini memberikan perhatian serius jika Aceh melakukan referendum secara resmi.

“Mungkin jika pendapat ini saya sampaikan sebelum Pileg, 17 April 2019 lalu, bisa saja dituding mencuri start dan membuat pencitraan. Tapi Pileg sudah selesai dan rakyat Aceh masih memberi amanah kepada saya. Karena itu, sepatutnya saya menampung aspirasi tersebut,” tegas putra Aceh Utara ini.

Hal senada disampaikan Anggota DPD RI lainnya, Rafli Kande. Anggota DPR RI terpilih dari PKS ini menyatakan Referendum menjadi alternatif untuk mempertegas kewibawaan Aceh.

“Kalau kita belajar dari patahan sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, selalu ada efek ganda baik di tingkat pusat maupun daerah, apalagi khusus untuk Aceh. Referendum menjadi alternatif untuk mempertegas kewibawaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh,” kata Rafli, Selasa (28/5/2019).

Menurut Rafli, bila merunut ke belakang hampir satu abad usia Indonesia merdeka, Aceh benar-benar telah mewakafkan cintanya lahir dan bantin untuk Indonesia.

“Bagi Aceh adalah martabat tertinggi pemerintah pusat adalah kemandirian daerah. Kondisi nasional yang kian mencekam ini, maka referendum jilid II lebih afdhol bagi Aceh sebagian jalan tengah untuk kebaikan Aceh dan Indonesia,” tegas Fafli Kande.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Aceh yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan agar rakyat Aceh diberikan pilihan untuk melakukan refrendum.

Mualem menyebut Indonesia tengah berada di ambang kehancuran. Karena itu, pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum.

“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel-yel hidup Mualem.


Tak bisa diremehkan

Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespon pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf yang menyeru adanya referendum di Aceh. Menurutnya apa yang disampaikan Mualem tak bisa diremehkan.

Ferdinand menilai wacana permintaan referendum Aceh tidak bisa dianggap sepele. Karena hal ini bakal memicu daerah-daerah lain untuk memisahkan diri dari NKRI.

“Pernyataan REFERENDUM ACEH jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!! Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TAK ADIL.”, demikian tulis Ferdinand di akun twitternya @FerdinandHaean2, Selasa (28/5).

 

Gara-gara Prabowo Kalah?

Sementara itu, Rektor Universitas Nahdatul Ulama ( UNU) Yogyakarta, Purwo Santoso menduga, keinginan referendum yang dilontarkan oleh Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, di depan Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, dan sejumlah petinggi lain di Aceh merupakan sebuah tantangan terbuka dan konfrontatif.

Purwo menduga hal ini ada kaitannya dengan kekalahan Capres - Cawapres 02 Prabowo - Sandiaga, karena adanya kedekatan Muzakir Manaf dengan Paslon 02. “Patut diduga,” kata Purwo Santoso,  krisis itu sejatinya adalah jendela lebar untuk mengusung perubahan.

“Entah pejuang perubahan maupun penumpang gelap, bisa memanfaatkan,” katanya dikutip dari jogjainside.com.

Namun, ssepertinya, upaya sejumlah eksponen menggedor perubahan dengan menciptakan narasi krisis, tidak berhasil. “ Yang mulai nongol dan ikut membonceng, segera ketahuan. Semoga Aceh kita tidak perlu lagi bermain-main dengan kedaruratan,” katanya.

Ketika ditanya soal latar belakang permintaan referendum Aceh dengan kekecewaaan Muzakir Manaf, karena Paslon 02 kalah.

“ Muzakir Manaf, mencoba untuk memakai kesempatan dalam kesempitan Jakarta, “ ujar Purwo Santoso, ketika diminta tanggapannya soal konstalasi refendum Aceh dengan kekalahan Prabowo -Sandiaga pada Pilpres 2019. 

(fox)


Berita Terkait