Batam - Para pengusaha di bidang rokok dan minuman beralkohol (mikol) mengeluhkan kebijakan penerapan cukai pada dua item tersebut. Hal tersebut disampaikan pada rapat konsultasi di Kantor Kamar Dagang Indusri (Kadin) Kota Batam, Senin (27/5/2019).

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan kebijakan penerapan cukai tersebut merugikan pengusaha, karena langsung diterapkan begitu surat Dirjen Bea Cukai keluar.

"Padahal produsen rokok di Jawa dan Batam telah melakukan kerjasam namun tiba-tiba ditengah perjalanan diputuskan 10 persen, semua karena kebijakan ini, tentu merugikan," ujar Jadi.

Menurutnya jika ingin diberlakukan, mulai diterapkan pada tahun 2020. Selain itu nota dinas yang tidak melayani CK-FTZ, menurutnya hal itu mal admnistrasi.

"Terkait cukai, ini bukan cukai atau tidak cukai saja, ini kepastian hukum," katanya.

Sementara itu, pakar hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang mengatakan ada upaya keras dari pemerintah untuk membuat Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimulai dengan menerapkan cukai rokok dan mikol.

"Arahnya ke sana (KEK),kedepan bukan tidak mungkin akan menerapkan cukai untuk minyak goreng, tegas saja pemerintah kenakan atau tidak," ujar Ampuan.

Maka dari itu pihaknya akan mengambil tindakan lanjutan dari rapat konsolidasi ini, Kemungkinan kata Ampuan Kadin Batam akan menemui Dirjen Bea Cukai untuk membahas kebijakan cukai rokok dan mikol tersebut.

"Kebijakan ini sudah diumumkan, terutama sudah diberlakukan, bukan berhenti begitu juga, apakah permohonan Kadin Batam serta merta diterima," katanya.

Namun sebelum itu Kadin Batam menunggu pernyataan tertulis dari pengusaha terkait keberatan kebijakan ini. Pada rapat tadi hanya penyampain secara lisan.

"Kami juga akan mempertanyakan ke BP Batam terkait surat pencabutan fasilitas padahal dari surat Dirjen Bea Cukai belum dicabut, itu teknis," jelasnya.

(ret)