Jakarta - Ribuan personel TNI-Polri bersiaga di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (19/4/2019). Kehadiran TNI  guna memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama seusai pencoblosan Pemilu 2019.

Dari sejumlah video foto yang beredar di media sosial, tampak pasukan TNI dari berbagai kesatuan itu berada di Monas lengkap dengan kendaraan taktis mereka.

Pada Kamis (19/4/2019), Panglima Tentara Nasional Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI dan Kepolisian RI siap menjaga stabilitas keamanan pada tahapan-tahapan pemilihan umum 2019 selanjutnya. Ia menegaskan TNI dan Polri akan menindak tegas aksi-aksi inkonstitusional.

"Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, serta aksi-aksi inkonstitusional dan merusak proses demokrasi. NKRI harga mati," kata Hadi seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pemilu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat seperti dikutip dari Tempo.co.

Dalam kesempatan itu, Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI dan Polri yang telah mengamankan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April 2019.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut, mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak melakukan langkah-langkah di luar jalur hukum, apalagi upaya institusional yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Kepolisian dan TNI, kata dia, sudah bersepakat untuk menindak tegas tindakan tersebut.

Ia mengingatkan, kalau ada langkah-langkah di luar jalur hukum, apalagi upaya institusional yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, kepolisian dan TNI sudah bersepakat untuk menindak tegas.

Tito mencontohkan aksi perayaan kemenangan dari dua pasangan calon yang terjadi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta kemarin juga dibubarkan oleh kepolisian. "Saya sudah perintahkan seluruh kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," ucapnya.

Kapolri juga meminta kepada seluruh kontestan pemilu untuk menunggu dan menghargai hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, memobilisasi, dan lain-lain. Apalagi yang bertujuan mengganggu stabilitas kamtibnas," ujarnya.

(*)