Bintan - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Toapaya dan Tanjunguban bersepakat mogok kerja menyusul dihentikannya uang makan dan minum bagi petugas damkar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan.

Kepala UPT Damkar Toapaya, Nurwendi mengatakan aksi mogok kerja ini dilakulan sebagai bentuk kekecewaan petugas damkar terhadap perlakuan BPBD Bintan. Sebab alokasi anggaran makan dan minum yang diberikan untuk masing-masing upt diberhentikan tanpa sebab.

"Kami tidak mengerti dan memahami sikap BPBD Bintan menyetop kucuran dana makan dan minum kami. Apa salah kami hingga diperlakukan seperti itu," ujar Nurwendi, Jumat (5/4/2019).

Sebenarnya, kata Nurwendi, pagu dana dari APBD 2019 untuk uang makan dan minum petugas damkar dikucurkan sebesar Rp 45 juta. 

Baca: Bekerja Bertaruh Nyawa, Uang Makan Petugas Damkar Bintan Malah Dihapuskan

Dana itu diperuntukan selama setahun terdiri dari UPT Damkar Tanjunguban sebesar Rp 15 juta, UPT Damkar Toapaya sebesar Rp 15 juta dan UPT Damkar Bintan Timur sebesar Rp 15 juta.

Dari Januari sampai 4 April 2019, UPT Damkar Toapaya telah menggunakan anggaran makan dan minum sebesar Rp 5 jutaan. Sehingga alokasi anggaran masih tersisa lebih kurang sebesar Rp 10 juta.

"Jika uang makan dan kami dihentikan atau dibekukan. Mau dibawa kemana anggaran itu karena sisanya lebih dari Rp 30 juta jika dijumlahkan dari 3 UPT," katanya.

Apabila BPBD Bintan menetapkan penghentian dana makan dan minum petugas damkar sebagai kebijakan, mereka telah bersepakat melakukan aksi mogok kerja 

Aksi ini mulai dilakukan sejak 5 April hingga kebijakan tersebut dicabut. Bahkan mereka jika terjadi kebakaran di Kabupaten Bintan pihaknya tidak akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

"Aksi mogok kerja ini tidak hanya dilakukan oleh UPT Damkar Toapaya saja. Tetapi aksi serupa juga akan dilakukan UPT Damkar Tanjunguban. Sedangkan UPT Damkar Bintan Timur kita belum mengetahui, apakah ikut aksi ini atau tidak," ucapnya. 

(ary)