Bintan - Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar di Kabupaten Bintan berhasil memadamkan kobaran api yang melanda rumah dan bengkel di Jalur Lintas Barat, Dusun 1, RT 05/RW 01, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Jumat (5/4/2019).

Namun di balik keberhasilan tersebut, petugas damkar dari 2 UPT yaitu Toapaya dan Tanjunguban mendapatkan kabar buruk dari Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan.

Uang operasional mereka dalam bertugas memadamkan kebakaran di enam kecamatan dihentikan. Sehingga para petugas damkar tidak bisa mendapatkan makan dan minum lagi dari April-Desember 2019.

"Kami tak diberi makan dan minum lagi oleh BPBD Bintan. Jadi sekarang harus pakai duit pribadi itupun hanya mampu beli kopi saja," ujar Kepala UPT Damkar Toapaya, Nurwendi di Batu 16, Kecamatan Toapaya.

Selama ini, kata Nurwendi, UPT Damkar Toapaya yang bertugas di bawah naungan BPBD Bintan selalu siap siaga selama 24 jam melayani masyarakat Bintan. Bahkan tercatat dari Januari-April 2019, pihaknya berhasil memadamkan kebakaran lahan dan bangunan sebanyak ratusan kasus.

Dalam menuntaskan kasus kebakaran, BPBD Bintan mengalokasikan dana makan dan minum untuk petugas damkar melalui APBD Bintan 2019 sebesar Rp 45 juta selama setahun. Besaran dana itu dikucurkan untuk 3 UPT Damkar yang ada di kabupaten ini.

"Masing-masing upt mendapatkan jatah uang makan dan minum sebesar Rp 15 juta untuk setahun. Jadi dalam sebulan kami juga harus irit karena hanya dapat Rp 1 juta lebih saja," jelasnya.

Namun mulai 5 April 2019 ini, keringat jerih payah mereka dalam bertugas tidak dihargai lagi oleh BPBD Bintan. Uang makan dan minum yang dianggarkan tidak diperkenankan lagi untuk digunakan.

"Kami bertugas untuk daerah dan negara. Jika ada kebakaran kami yang turun langsung. Bahkan kami harus ada setiap waktu. Tetapi mereka (BPBD) tidak menghargai jerih payah kami malah mengambil hak-hak kami," ucapnya. 

(ary)