Tanjungpinang - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Burhanudin Nur menyoroti lambannya pengesahan SK tim pengentasan kemiskinan Pemprov Kepri.

"Karena masalah kemiskinan ini rumit, maka saya mau jumpa dengan tim pengentasan, tetapi tim itu tidak jelas siapa, biasanya wagub tahu, sekarang wagub mengaku belum mendapatkan SK tersebut. Saya kaget jika belum ditanda tangani Gubernur," kata Burhan, Jumat (5/4/2019).

Beberapa keluarga miskin mengeluh tidak mendapatkan bantuan seperti beras dan lainnya. Ketika itu Burhan, mencoba menelusuri ke lapangan. Kebetulan komisinya membidangi pengentasan kemiskinan.

"Memang ditemukan orang yang pakai mobil punya kendaraan kok menerima bantuan beras untuk orang miskin," katanya.

Salah satunya lanjut Burhan, ketika penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang sering terjadi keributan akibat pembagian tidak sama rata.  "Kenapa tidak, banyak yang protes  karena pembagian tidak sesuai, yang kaya juga dapat," kata dia.

Menurutnya Pemprov mengunakan data kemiskinan tahun 2015. "Masa pembagian tahun ini menggunakan data tiga tahun lalu," katanya.

Tidak hanya itu, setelah ditelusurinya, setiap daerah di Kepri belum punya sensus kemiskinan atau yang mensurvei langsung jumlah warga miskin. Apalagi indikator penilaian kemiskinan di Kepri juga tidak jelas, ia menemukan indikator kemiskinan berasal dari pusat.

"Ternyata indikator kemiskinan Kepri, mengunakan indikator pusat, ya bedalah Jawa dan Kepri ini, kalau di jawa Rp500 ribu itu kecil tapi disini beda," kata Burhan.

Ia mencontohkan di Kota Jemrana, Bali, daerah tersebut memiliki indikator kemiskinan sendiri. Mereka memiliki SK Kemiskinan daerah yang terintegrasi secara digital.

"Bahkan disana orang tua yang merokok dikeluarkan dari status miskinnya, ini kita membuat SKTM berebut, padahal ukurannya tidak jelas" kata dia.

Apalagi lanjut Burhan, anggaran kemiskinan di Kepri cukup besar. "Kita berharap dinas terkait memperbaiki ini," kata dia.

Yang menjadi korban dikatakannya adalah rakyat sendiri. "Memang pengentasan kemiskinan ini lintas intansi, semua harus bersatu, tetapi bagaimana caranya data saja tidak benar," kata dia.

Burhan berencana dalam waktu dekat akan mamanggil dinas terkait. "Kami akan lihat, apa persoalan," katanya.

(tan)