Batam - Pemerintah diminta turun tangan menyikapi tingginya harga tiket pesawat. Pemberian insentif dipandang sebagai langkah tepat untuk meringankan beban maskapai.

Pengamat ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro mengatakan langkah maskapai menerapkan kebijakan bagasi berbayar tidak salah. Namun hal tersebut tidak seharusnya dibarengi dengan kenaikan harga tiket pesawat domestik. 

“Memang betul bagasi berbayar sudah diterapkan di luar negeri, bahkan Air Asia juga menerapkan hal ini. Tapi jangan dua-duanya dinaikkan, kalau seperti ini bisa mematikan minat orang untuk berwisata,” kata Suyono, dalam "Talkshow di Batamnews", Sabtu (26/1/2019).

Tingginya harga tiket dan bagasi berbayar harus dibarengi dengan kejujuran maskapai. Jika perusahaan penerbangan merasa terbebani beratnya biaya per kilometer, seharusnya hal itu bisa dibebankan ke biaya bagasi, bukannya menaikkan harga tiket.

Pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi tragedi akibat penerapan kebijakan tersebut.

“Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah harus mengundang para maskapai untuk membuka struktur biaya mereka. Dan kemungkinan ada insentif untuk mereka untuk mengurangi biaya PPN 10%, kalau luar negeri saja bisa kenapa kita tidak,” ujarnya.

Selain saran yang diberikan kepada pemerintah untuk memberikan keringanan pajak 10%, dirinya juga memberikan saran kepada masing-masing bandara untuk bisa memberikan insentif keringanan biaya pada momen-momen tertentu. 

Ada banyak opsi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah biaya transportasi udara tersebut. Semuanya tergantung bagaimana regulasi antara pihak terkait. 

“Ada beberapa opsi yang bisa disepakati pengelola bandara dan pengelola regulasi sehingga biaya tidak terlalu mahal. Ini juga harus disadari maskapai bahwa keberadaan mereka sangat vital bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Suyono, Kepri terutama Batam perlu meningkatkan juga minat wisata agar wisatawan nusantara juga mengenal keindahan wisata Kepri, bukan hanya sebagai tempat transit saja. Oleh karena itu adanya moda transportasi yang mendukung sangat dibutuhkan

"Dengan begini akan berkontribusi menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang lain seperti hotel dan oleh-oleh,” tuturnya.

Lanjutnya Suyono mengatakan jika semua pihak tetap keras dan kebijakan ini tetap berlaku, maka hal ini akan berbalik mengancam maskapai dalam enam bulan kedepan.

“Ini hanya akan berlangsung 6 bulan kedepan, setelah itu pasti ada evaluasi jika anomaly masyarakat untuk berwisata minim,” katanya. 

Ketua Dinas Pariwisata Kepri Buralimar mengatakan untuk mengembalikan minat wisatawan domestik, semua pihak perlu bekerjasama untuk memberikan insentif kepada wisnus.

“Semua pihak harus bekerjasama meberi insentif, seperti kementerian yang lainnya terutama menhub, kemudian bandara, lalu maskapai juga harus ikut berkontribusi menurunkan harga, dan begitupun dengan hotel, bisalah sedikit menurunkan harga untuk wisnus,” ujarnya. 

Kementerian Pariwisata tentu akan turut memberikan insentif, seperti yang selama ini dilakukan. 

“Selama ini menpar sudah memberi usaha insentif seperti paket hot deals untuk ferry,” katanya. 

Diakui, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepri didominasi oleh pelancong domestik. Data sementara pada 2018 lalu, tercatat ada 3 juta wisatawan nusantara datang.

(das/sya)