Batam - Tarif Surat Muatan Udara (SMU) naik hingga mencapai 100 persen. Hal ini dikeluhkan oleh pelaku usaha jasa pengiriman yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kota Batam.

Kenaikan tarif ini dilakukan sejak Desember 2018 lalu oleh pihak maskapai penerbangan. Akibatnya, berdampak pada tarif jasa pengiriman. 

Sekretaris Asperindo Kota Batam, Arif Budiyanto mengatakan kenaikan tarif ini tidak hanya berdampak terhadap perusahaan jasa pengiriman saja, tapi juga bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Batam. 

"Naiknya itu bertahap, dari Desember ke Januari ini tiga kali mengalami kenaikan. Jadi kalau dipersentasekan naiknya sudah 100  persen," ujar Arif, Jumat (11/1/2019).

Misalnya tarif jasa pengirinan barang dari Batam ke Jakarta, yang awalnya Rp 6 ribu per kg menjadi Rp 12 ribu. Keadaan ini juga diperparah karena kenaikan tarif SMU tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dari pihak maskapai penerbangan.

“Kami juga belum mengetahui apakah kebijakan tersebut dilakukan atas kemauan pihak maskapai penerbangan sendiri atau memang ada peraturan dari pemerintah yang menjadi acuan,” jelasnya. 

Selain itu, kenaikan tarif SMU juga dilakukan oleh maskapai badan usaha milik negara (BUMN), seperti Garuda dan Citilink, bukan hanya maskapai swasta saja.

“Karena itu pemerintah seharusnya bisa mengambil sikap atas hal ini, dampaknya sudah pasti akan meluas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM,” katanya.

Arif juga menjelaskan kenaikan tarif yang tinggi dengan tempo waktu yang singkat, menjadikan beban biaya operasional perusahaan jasa pengiriman dan logistik turut membengkak.

Menurut dia hal tersebut mengganggu pada pihaknya sebagai pemakai jasa maskapai penerbangan.

"Kami tidak mungkin hari ini ada kenaikan langsung menyampaikan kepada konsumen, harusnya dilakukan secara periodik, karena kami juga ada kontrak kerja selama setahun dengan konsumen," katanya.

Menyikapi hal ini. pihaknya akan segera melalukan rapat Ppleno di Jakarta. Sehingga hasilnya nanti akan disampaikan kepada pemerintah agar bisa memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.

"Senin akan pleno, kami ingin ada solusi, kalau memang solusinya harus naik, kami harap pemerintah bisa membuat aturan tarif bawah," katanya.

(ret)