Batam  - Pelantikan Edy Putra Irawadi menjadi Kepala BP Batam menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam mempersiapkan kebijakan baru untuk Batam.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eny Sri Hartati mengatakan Edy dilantik untuk mengatasi kegaduhan tentang peleburan BP Batam tersebut. 

"Kalau memang arahannya mengganti tanpa mengubah struktur BP Batam, kenapa harus gaduh, kenapa segala macam isu dimunculkan," kata Eny kepada Batamnews.co.id, Selasa (8/1/2019).

Penunjukan Edy mengepalai BP Batam di masa transisi dipandang sudah benar. Terpenting, menurut Eny adalah memastikan mantan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja dengan baik.

Eny juga menyinggung pentingnya persiapan pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan. Sebelum kebijakan itu dibawa ke ranah publik, ada baiknya dipersiapkan dengan matang.

"Jadi jika (kebijakan) disiapkan dengan matang, langsung umumkan satu kebijakan pasti, jadi sayang iklim investasi Batam sudah bagus tiba-tiba tidak kondusif karena ini (hal yang tak pasti)," katanya.

Ke depan penyelesaikan masalah ini harus terkonsep bahwa memang Batam diciptakan untuk industrialisasi. Selama ini Batam dijadikan kawasan perdagangan bebas, padahal konsep itu hanya menfasilitasi investor.

"Jadi selama ini yang dipandang Batam perdagangan bebas, bukan soal kemajuan industrinya atau investor, kalau perdagangan bebas semuanya sudah tahu, jangan dibalik seolah Batam munculnya perdagangan bebas, jadi hilang esensinya," kata Eny.

Kepala BP yang baru dan tim juga harus berkomunikasi intens dengan dunia usaha di Kota Batam. "Sehingga nanti begitu aturan itu selesai, April nanti bisa diterima semua kalangan," kata Dia. 

Eny memprediksi kebijakan ex-officio bisa berubah apalagi di suasana tahun politik. "Semoga kebijakan ini untuk menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah baru," katanya.

(tan)