Batam - Program sembako murah Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat sorotan dari DPRD Kota Batam. Dewan mendorong agar Pemko Batam dapat belajar dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kota Batam Riky Indrakari mengatakan agar Pemko Batam dapat menyusun program Kampung Industri Kreatif di setiap desa. 

"Barangkali Disperindag Batam perlu belajar menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan Batam. Tidak perlu malu belajar dengan Pemkab Jember," kata Riky di DPRD Kota Batam, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya, terobosan kampung industri kreatif di setiap desa ini dilakukan Bupati dan masyarakat secara bersama-sama. Padahal Kabupaten Jember merupakan salh satu daerah termiskin di Indonesia. 

Berbeda dengan Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri yang masih menggunakan cara konvensional. Dengan menjual sembako murah, sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. 

Anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho menambahkan, pengawasan terhadap program sembako tidak ada. Ia menanyakan, ke mana hasil penjualan sembako selama ini. Karena tidak ada laporan penerimaan kas daerah yang berasal dari penjualan sembako murah.

"Masyarakat membayar 50 ribu per paket. Pengembalian dari uang 50 ribu per paket itu, ke mana," katanya.

Ia juga menyoroti pendistribusian sembako yang tidak sesuai mekanisme. Dalam aturannya, pembagian sembako harus melalui lurah, lalu disalurkan RT dan RW. Program tersebut juga harus dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, faktanya ada satu RT hanya mendapatkan lima kupon.

"Kalau dianggarkan 2.000 paket per kelurahan, masa ada RT yang hanya dapat lima kupon. Kami menjadi bulan-bulanan masyarakat, karena banyak yang mengadu tidak dapat," katanya.

Anggota DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging jugs menilai program sembako murah tidak memberikan efek signifikan pada pengendalian inflasi daerah. Padahal tujuan awal program ini adalah untuk menekan laju inflasi.

Jika ingin melakukan program pengendalian inflasi sebaiknya Pemko Batam memberikan subsidi transportasi. Karena selama ini Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa penyumbang inflasi itu dari sektor transportasi. 

“Lebih bagus program transportasi untuk mudik, Pelindo saja juga pernah memberikan tiket gratis, Pemko Batam bisa dukung hal itu,” jelasnya. 

Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Pemko Batam tetap menganggarkan bazar sembako murah dalam APBD 2019 mendatang.

"Tahun depan masih. Jumlahnya sama, 128.000 paket, Setahun dua periode penyerahan, Ramadan dan akhir tahun," kata Rudi.

Walaupun mendapat sorotan tajam, Rudi mengatakan bahwa program ini memang sepantasnya dipertahankan. Karena kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya membaik.

"Sampai pertumbuhan ekonomi kita membaik lebih tinggi lagi, baru kita kaji kembali, mungkin kalau sudah di atas 6 persen. Hari ini baru 4 lebih, hampir 5 persen. Sampai Desember diperkirakan 5 persen," ujar Rudi. 

(ret)