Kuala Lumpur - Pendapatan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng lebih tinggi dari PM Mahathir Mohamad seperti terungkap dalam laporan kekayaan para pejabat, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu.

Laporan kekayaan para pejabat ini, untuk pertama kalinya, dibuka untuk publik dalam situs komisi anti korupsi Malaysia mulai Kamis (01/11).

Pendapatan Lim per bulan sebesar RM86.464.92 (Rp309 juta), atau sekitar Rp36,7 juta lebih banyak dari PM Mahathir.

Adapun pendapatan Mahathir berada di tempat keempat, di bawah Menteri Tenaga Kerja Baru Bian dan Menteri Perdagangan Saifuddin Nasution Ismail.

Pendapatan yang tertera di situs badan anti korupsi Malaysia, (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) menurut wakil komisioner Shamsun Baharin Mohd Jamil seperti dikutip situs Malaysiakini, bukan hanya dari gaji namun juga pendapatan dari sumber lain. BBC mencoba mengontak Shamsun namun belum mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan situs badan anti-korupsi Malaysia ini, baru sekitar 80% menteri dan para pejabat terkait yang telah melaporkan kekayaan mereka, sebagai bagian dari janji pemerintahan baru, Pakatan Harapan, untuk membasmi korupsi.

Dalam pemerintahan sebelumnya selama 61 tahun, laporan kekayaan hanya diajukan oleh menteri kabinet dan juga perdana menteri kepada badan anti korupsi secara tertutup.

Tetapi upaya badan anti korupsi ini mengundang reaksi berbeda karena situs hanya membuat pendapatan bulanan para pejabat dan tidak mencakup semua aset seperti yang dijanjikan.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Malaysia, Centre to Combat Corruption and Croynism (C4) selama beberapa tahun mengkampanyekan agar para pejabat publik mendeklarasikan aset mereka.

Direktur C4 Cynthia Gabriel menyatakan "kecewa dan marah" atas situs itu.

"Kami kecewa karena tampaknya kerajaan (pemerintah) Pakatan Harapan tidak serius memenhi tanggung jawab dan janji kepada rakyat bahwa mereka akan melaporkan aset sebelum periode masa kerja dimulai," kata Cynthia kepada wartawan Malaysia Aidila Razak yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Deklarasi aset, kata Cynthia harus mencakup tabungan, properti dan termasuk tas tangan mewah serta perhiasan milik keluarga dekat.

Melalui situs itu, badan anti korupsi menyatakan rincian lengkap dari aset itu akan diterbitkan setelah "masalah teknis" diselesaikan. Namun Cynthia menyebut alasan itu sulit diterima.

Ia mengatakan deklarasi aset adalah alat anti korupsi untuk meyakinkan publik bahwa dana mereka tak digunakan untuk memperkaya para pejabat, khususnya mereka yang menduduki jabatan politik.

(*)