Tanjungpinang - Pemprov Kepri diminta untuk serius menggarap potensi kelautan. Sejak terbentuknya provinsi ini pada 2002 lalu, kekayaan sumber daya laut belum mendapat perhatian secara serius.

Anggota Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution berpendapat matra darat masih dianggap tetap menjadi primadona untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Padahal sudah saatnya beralih ke sektor lautan," kata Surya Makmur kepada Batamnews.co.id, Jumat (14/9/2018).

Menurutnya, memasuki usia Provinsi Kepri ke-16 tahun ini, tepatnya pada 24 September mendatang, kemampuan APBD Kepri sejak 2016 mengalami penurunan terus menerus.

"Bahkan 2018 APBD Kepri defisit mencapai Rp 500 miliar lebih, tak hanya itu pertumbuhan ekonomi Kepri 2,02 persen 2017, berada di urutan ke 33 dari 34 provinsi,"ujarnya.

Ia menjelaskan, secara geografis Kepri memiliki luas 251.610 Km2 (lautan 96 % dan daratan 4 %) dengan 2.408 pulau. Fakta geografis ini menunjukkan bahwa Kepri memiliki potensi dan daya saing kekayaan di lautan.

"Melihat wilayah laut yg begitu luas dengan berbagai potensi (pemanfaatan ruang laut, perikanan, pertambangan, dan pariwisata) sudah seharusnya orientasi pembangunan diarahkan dan fokus di bidang kelautan (maritim)," sebutnya.

Apalagi UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda memberi kewenangan 0-12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, meski agak terlambat, pembentukan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diajukan Gubernur Kepri adalah pintu masuk untuk mengelola tata ruang laut Kepri.

"Perda RZWP ini merupakan syarat dari tindaklanjut pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sebelumnya sudah disahkan Perdanya," jelasnya.

Ia menuturkan, sudah saatnya orientasi pembanguman Kepri difokuskan kepada laut atau kekayaan maritim.

(adi)