Pendukung Jokowi dan Prabowo di Kepri Bersatu Tolak Provokasi

Pendukung Jokowi dan Prabowo di Kepri Bersatu Tolak Provokasi

Aliansi Kebangsaan di Kepri siap lepas atribut dukungan baik pendukung Prabowo dan Jokowi dalam persatuan. Mereka menolak aksi-aksi provokasi di Kepri. (Foto: Johannes Saragih/Batamnews)

Batam - Aliansi Kebangsaan mengklaim ingin menciptakan pemilu damai di Kepri. Aliansi ini tergabung 70 organisasi mulai dari mahasiswa hingga ormas pendukung Jowoki dan Prabowo.

Beberapa gerakan sudah mulai direncanakan oleh aliansi yang timbul karena banyaknya konflik gara-gara politik.

Ketua Aliansi Kebangsaan Hazhary mengatakan, aliansi tersebut muncul karena ingin menunjukan perdamaian ditengah gejolak pilpres dan pemilu. "Awalnya 5 sampai 10 organisasi sekarang sudah 70 organisasi, kemaren sempat 78 kemudian keluar 8 organisasi," katanya.

Aliansi ini diresmikan pada  3 September 2018 lalu di Hotel BCC Batam. Organisasi yang berada didalamnya sudah mendapatkan penghargaan dari Polda Kepri atas terlaksananya deklarasi gerakan pemilu damai. "Kita lahir atas atas semangat dan keberagaman. Demi menjaga perdamaian," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa organisasi yang tergabung dari seluruh elemen termasuk mahasiswa. Bahkan juga ada beberapa ormas Pro Jokowi dan Pro Prabowo. "Kalau sudah di aliansi ini, semua bendera kita lepas, kita wujudkan pemilu bangsa khususnya Kepri yang damai," katanya.

Beberapa gerakan sudah dilakukan seperti beberapa waktu lalu memediasi ada persiteruan kedua kubu pilpres dan berujung perdamaian. "Hari ini kita juga menyatakan sikap tegas menolak gerakan selamatkan Indonesia hadir di Batam," katanya.

Kemudian, kegiatan lain lanjutnya, menyurati pihak Polda Kepri, Polresta Barelang, Kodim, Pemko bahkan dprd untuk ikut berpartisipasi menjaga perdamaian pemilu. "Tidak hanya itu kita juga akan menyurati semua caleg dan partai politik agar tidak melakukan provokasi di tanah melayu tersebut," katanya.

Selain itu, Hazhari juga meminta ketegasan partai politik jika ditemukan caleg yang melakukan provokasi atau merusak perdamaian agar didiskualifikasi. "Kita minta keberanian partai," katanya.

(tan)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews