Tanjungpinang - Sebanyak 4.560 wajib pilih pada Pemilu 2019 mendatang hilang dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Batam. Bawaslu Kota Batam menemukan hal itu setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Senin (20/8/2018) yang lalu.

Ketua Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Sjahri Papene mengatakan KPU Batam belum memberikan penjelasan terkait hilangnya data ribuan pemilih dalam DPS tersebut.

Menurutnya data yang hilang itu akan mempengaruhi kualitas penetapan DPT dan komprehensifnya data pemilih pada pemungutan suara nanti.

"Melalui kesempatan ini, kami minta KPU Provinsi Kepri agar menjelaskan melalui data-data konkret," jelasnya.

Selain permasalahan itu, lanjut Sjahri Papene, juga ditemukan sejumlah warga memiliki data ganda dan ditemukan beberapa orang bukan pemilih Kota Batam.

"Bukan KTP elektronik Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian nomor induk kependudukan (NIK) maupun data lain ditemukan ganda ," katanya saat rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 tingkat KPU Provinsi Kepri di Hotel CK, Sabtu (1/9/2018).

Untuk itu, pihaknya mengaharapkan kepada KPU tingkat kabupaten/kota maupun KPU tingkat provinsi untuk mencermati data-data warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih sebelum penetapan DPT di tingkat provinsi.

"Sampai dengan pagi ini kami masih terus konsen mengupayakan hak WNI di Pemilu 2019 nanti," imbuhnya.

Divisi Program dan Data, KPU Kota Batam, Sudarmadi menanggapi, terkait dugaan hilangnya data 4.560 wajib pilih itu, pihaknya telah menyampaikan kepada Bawaslu Batam.

Kemudian 18 nama diduga bukan pemilih Kota Batam dari hasil pencermatan jajaran Bawaslu itu, menurutnya, kesalahan input data tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pergantian TPS di sejumlah kelurahan.

Kemudian adanya pemilih ganda dikarenakan penulisan nama sama, namun tanggal lahir dan tahun berbeda, ataupun sebaliknya.

Secara umum, kata Sudarmadi, baik data yang diduga hilang, ganda maupun warga bukan pemilih di Batam. Disebabkan perpindahan data kependuduk lintas provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat RT/RW pun terjadi menjelang penetapan DPT. Selain itu, ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya.

"Setelah itu kami akan menelusuri bersama-sama untuk mencocokkan kembali data-data pemilih," ujarnya

(adi)