Hingga Agustus, Capaian PAD Batam Baru 50 Persen

Hingga Agustus, Capaian PAD Batam Baru 50 Persen

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho. (Foto: Johannes/batamnews)

Batam - Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam masih jauh panggang dari api. Dari target sebesar Rp1,25 triliun, baru terealisasi setengahnya saja atau Rp636 miliar hingga Agustus 2018.

Rendahnya capaian PAD, memunculkan reaksi dari DPRD Batam. Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mendesak Pemko Batam serius dalam menerapkan sistem online.

“Kondisi PAD belum mencapai target, padahal sudah memasuki bulan Agustus. Sangat butuh keseriusan untuk hal ini,” ujar Udin, Kamis (23/8/2018). 

Udin meyakini jika sistem online diberlakukan maka perolehan pajak dan retribusi bisa naik 100 persen. 

“Saya yakin bisa naik, kalau sekarang kan pakai tapping box jadi hasilnya kurang lebih begitu juga,” katanya. 

Udin mencontohkan penerimaan pajak di restoran atau kedai kopi, jika dihitung dari setiap konsumen yang datang maka 10 persen dari biaya yang dikeluarkan konsumen otomatis masuk ke PAD. 

“Air putih saja seharga Rp2 ribu, 10 persennya dibebankan ke konsumen, bisa dihitung berapa gelasnya, ini contoh di salah satu kedai kopi di Batam Center, apalagi kalau dijumlahkan dengan cabang lain,” jelasnya. 

Termasuk juga dengan pajak hotel, menurutnya tingkat hunian hotel tetap stabil. Malah jumlah hotel saat ini bukan berkurang tetapi makin bertambah.

“Kalau pengusaha merasa rugi, tidak mungkin mereka mau berinvestasi lagi,” kata dia. 

Udin juga menambahkan jika Batam bisa mencontoh dari Surabaya, Jakarta dan Medan yang sudah lebih dulu menerapkan sistem online. 

Sistem online ini sudah sering sekali ia sampaikan, bahkan sejak tiga tahun yang lalu.

“Jangan lagi ada keluhan-keluhan dari pemko jika PAD tak tercapai, tetapi tidak mencari solusi, dan tidak berupaya,” katanya. 

Sementara itu, saat ini Pemko Batam mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp268 miliar. Sehingga menurutnya tidak heran jika banyak program yang tidak tercapai.

Selain itu beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mengeluhkan rasionalisasi. “Hal kecil untuk dana konsumsi dan ATK sudah dibabat habis,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

(ret)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews