Bintan - Puluhan massa dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan menggeruduk Kantor Dinas Kelautan Perikanan (DKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan, Senin (20/8/2018).

Dalam aksi unjuk rasa damai ini, mereka meminta DKP dan DPRD Bintan memenuhi 5 tuntutannya. 

Ketua KNTI Bintan, Buyung Adli mengatakan, awalnya pengunjuk rasa mendatangi Kantor DKP Bintan untuk meminta mempertanggungjawabkan atau mengklarifikasi fungsi kartu asuransi nelayan yang tidak jelas fungsi dan tujuannya. 

"Kita demo ke Kantor DKP Bintan. Disana kita meminta kejelasan tentang kartu asuransi nelayan," ujarnya.

Kemudian melanjutkan unjuk rasa ke DPRD Bintan. KNTI meminta pemerintah secepatnya menindaklanjuti permasalahan ini hingga tuntas dan melibatkan masyarakat nelayan Bintan dalam mengambil keputusan, alias jangan hanya sepihak saja.

Lalu, juga diminta pemerintah memperhatikan nasib nelayan yang kini hasil tangkapan ikan dan lainnya semakin hari semakin berkurang terutama tempat pencarian yang terkena dampak dari pencemaran laut oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Desa Gunung Kijang.

Terakhir, mendesak pemerintah secepatnya membangun akses jembatan suku laut di kawal. "Inilah 5 tuntutan kami yang harus dikabulkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif," ucapnya. 

(ary)