Bandung - Pihak panitia menilai wajar adanya penolakan terhadap rencana deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat. Namun penolakan yang dilakukan jangan berlebihan dengan menghargai perbedaan pendapat.

Ketua panitia deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat Suryawan Nurfatwa meminta semua pihak bersikap dewasa menyikapi perbedaan pendapat di alam demokrasi ini.

"Kami hanya menyampaikan aspirasi yang menjadi hak kami. Perbedaan pendapat di alam demkorasi ini wajar. Harusnya kita belajar dewasa dan tidak lebay," katanya, saat dihubungi, Rabu (8/8/2018).

Dia berharap, pihak-pihak yang menolak adanya gerakan #2019GantiPresiden bisa menghormati setiap perbedaan yang ada. Apalagi gerakan ini hanya untuk menyampaikan aspirasi #2019GantiPresiden yang juga dijamin oleh undang-undang.

"Ini bukan kampanye, kami hanya ingin menyalurkan aspirasi kami yang ingin 2019 ganti presiden dan aspirasi kami ini dilindungi undang-undang," jelas dia.

Disinggung mengenai adanya kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai deklarasi #2019GantiPresiden bisa memicu konflik, Suryana menegaskan, pihaknya tidak berniat untuk mencari keributan. Pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi di negara demokrasi ini.

"Jadi enggak perlu khawatir. Kita sama-sama orang Jabar, saatnya saling menghargai, termasuk menghargai pendapat kita masing-masing," tutur dia.

Dia mengungkapkan rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Jabar akan dipusatkan di Kota Bandung, pada 18 Agustus mendatang. Sejumlah tokoh direncanakan hadir salah satunya Ketua Koalisi Umat Madani (KUM) Mayjen TNI (Purn) Syarwan Hamid.

"Kalau Mbak Neno Warisman kemungkinan hadir, kemungkinan juga tidak," kata Suryawan

(*)