Batam - Aksi pengadangan kedatangan Neno Warisman di Bandara Hang Nadim Batam dan deklarasi #2019GantiPresiden di Pelataran masjid Agung Batam disesalkan Ketua Komisi I DPRD Kepri, Syukri Fahrial.

Ia menilai ada pembiaran yang dilakukan oleh polisi. Kapolda dan Kapolresta dianggapnya gagal dalam melakukan penindakan. Kegiatan massa pada Sabtu dan Minggu itu merupakan rangkaian aksi yang dilarang. 

Ia menilai ada pembiaran dari Polri. Syukri menilai hal itu penuh permusuhan,kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. "Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan tertentu," ungkapnya.

"Salah satu hal yang dibatasi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 itu adalah tempat berdemonstrasi. Selain melarang berdemonstrasi pada hari besar nasional, Pasal 9 Ayat 2 undang-undang tersebut dengan jelas melarang demonstrasi dilangsungkan di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional," ujar Ketua Komisi I DPRD Kepri Syukri Fahrial saat dihubungi batamnews.co.id, Senin (30/7/2018).

Sebelumnya aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman juga menyesalkan aksi yang dilakukan sekelompok massa yang menolak kedatangannya di Bandara Hang Nadim. Karena area ini merupakan fasilitas umum yang harusnya steril dari aksi massa. "Saya heran padahal ini (bandara) kan objek vital, kok bisa ada aksi di sini," herannya.

Namun beberapa kalangan lain yang bersebelahan, justru berbalik menyoroti aksi yang digelar Neno dan ratusan massa #2019GantiPresiden. Kendati dilarang, aksi tetap berlangsung di pelataran Masjid Agung Batam yang notabene fasilitas ibadah. 

Deklarasi itu sejatinya berjalan dengan tertib. Kendati potensi gesekan sangat besar saat itu. Di saat bersamaan di seberang jalan, ratusan massa lainnya #2019TetapJokowi melakukan kegiatan senam sehat. Sempat terjadi saling protes dari kedua kubu massa.  

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam, Usman Ahmad juga menyesalkan kenapa izin aksi #2019GantiPresiden dan relawan Jokowi bisa ada dalam waktu yang sama. 

"Kok bisa diberi izin dalam waktu berasamaan," katanya kepada Batamnews.co.id, Senin (30/7/2018).

Seharusnya menurut Usman, dua agenda yang bertolak belakang itu diadakan dalam jadwal yang berbeda. "Seharusnya ada yang dulu dan belakangan, kalau bersamaan itulah akibatnya," kata Usman.

Usman menambahkan, dalam aturan negara setiap orang berhak menyampaikan aspirasi. "Kasih kesempatan siapa saja yang menyampaikan aspirasi, tidak perlu ricuh gaduh," katanya.

Sebelumnya, polisi sudah meminta kedua agenda itu dibatalkan. Namun pada pagi harinya dua aksi tersebut tetap berlanjut. Sempat terjadi gesekan kecil. Namun untungnya aparat kepolisian bisa mengendalikan situasi saat itu sehingga kondisi tetap aman.

(jim/tan)