BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo terkesan retak. Dalam pidatonya Mega ternyata tak menyapa sama sekali Jokowi sebagai Presiden RI.

Dalam pidato itu juga, Mega tak henti menyindir pemerintahan Presiden Jokowi. Mega ingin Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sudah seharusnya menjalankan garis kebijakan partai politiknya.

Itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali (9/4/2015).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai Megawati terkesan berlaku seperti tuan, sementara Jokowi pembantunya. Padahal, kata dia, dalam menjalankan sistem ketatanegaraan ketua umum partai politik tak boleh berlaku seperti itu.

"Saya sepakat peringatan itu penting. Tetapi itu tidak berarti pemimpin partai menjadi seorang ndoro, dan Jokowi sebagai jongosnya. Karena mereka (Jokowi-JK) tetap Presiden dan Wakil Presiden," ucap Ikrar kepada seperti dikutip dari Metrotvnews, Jumat (10/4/2015).

Ikrar juga menerangkan, tidak hanya cara penyampaian yang tidak pantas, saat membuka pidatonya, Mega juga tidak memberikan salam kepada Joko Widodo, sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

"Ibu mega tidak memberikan salam kepada Presiden dan Wapres, beliau hanya menyebutkan ketika menyindir," terangnya.

Menurut Ikrar, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya diberikan penghormatan. Bahkan, Koalisi Merah Putih (KMP), yang notabene oposisi pemerintah, memberikan penghormatan kepada Presiden dan Wakilnya.

"Komunikasi politik sangat penting, politik itu juga penting, dan cara mengkritik itu juga penting. KMP saja masih menghormati Presiden, sudah seharusnya partai pengusungnya juga menghormati," tuturnya.

Megawati membuka Kongres IV PDI Perjuangan di Denpasar Bali dengan menyampaikan pidato politik. Isi pidatonya sarat dengan sindiran.

Salah satunya, perempuan kelahiran Yogyakarta itu mengatakan seorang kepala negara dan kepala pemerintahan tetaplah kader partai politik. Maka, sudah seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan partai politiknya.

Bukan malah menjadi independen dari partai politik. "Presiden dan Wapres sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan partai," serunya.

[snw]