BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Kadin Kepulauan Riau Ahmad Ma'ruf Maulana mengkiritik keras Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.

Ia menilai Amsakar tak terlalu mengerti ketika menyebutkan ekonomi Batam tidak tumbuh sehingga FTZ harus dikaji ulang. 

Padahal beberapa waktu lalu Bank Indonesia dan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan pertumbuhan ekonomi naik 4.2 persen.

"Ini Wawako namanya menyebar berita hoax yang dibikinya sendiri," jelasnya.

Menurut Ma'ruf, Wawako tidak mengikuti perkembangan atau tidak mau tahu tentang data yang disajikan Bank Indonesia. 

"Saya meng-counter bahwa wawako tidak mengikuti perkembangan, gitu loh," ujarnya kepada Batamnews.co.id, Jumat (18/5/2018).

Ia menyayangkan statement Wawako tersebut. "Kan sudah 4,2 persen tumbuhnya, baru periode berapa coba?" katanya. 

Ia berharap, Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa FTZ dimasyarkat ataupun pengusaha sudah cocok. "Kita tidak bisa dibohongi lagi soal FTZ," ujarnya. 

Selain itu, menurut Ma'ruf sebagai pelaku usaha ia sudah mengalami bagaimana status FTZ tersebut. Sehingga tidak perlu diubah lagi. 

"Kami dunia usaha mengingatkan tidak segampang membalikan telapak tangan mengubah FTZ," katanya. 

"Wawako jangan asal ngomong dululah, paham dulu, kita yang pelakunya, kita yang ngerti," ujarnya.

Polemik peralihan status FTZ jadi KEK sudah mereda beberapa beberapa tahun lalu. Namun, akhir-akhir ini kembali muncul polemik baru. Terkuaknya surat Gubernur Kepri ke Presiden menjadi pemicunya.

Sejumlah pengusaha bereaksi. Mereka menolak. Para pengusaha beranggapan, FTZ memiliki kelebihan khusus dibandingkan dengan KEK. 

Terutama dari segi fasilitas yang didapatkan serta bebas pajak di semua wilayah Batam. Sedangkan KEK hanya bebas pajak di kawasan berikat yang ditetapkan sebagai KEK. 

Menurut pengusaha lebih baik kelebihan KEK dimasukan ke FTZ atau istilah barunya menjadi FTZ plus plus. Bahkan pengusaha telah membentuk tim khusus pembentukan FTZ plus plus. Mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo dinobatkan sebagai ketua tim.

Sementara itu, kalangan pemerintah daerah menyetujui Batam dijadikan KEK. Terutama, bagi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.  Menurutnya KEK dapat memperjelas kinerja antara BP Batam dan Pemko.

(tan)