BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, di Batam, Selasa mengatakan Asosiasi Himpunan Dunia Usaha punya alasan menolak penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Dunia usaha menolak kawasan ekonomi khusus (KEK) karena akan membuat kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan daya saing Kota Batam," ujar Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, di Batam, Selasa.

Dalam deklarasi penolakan tersebut poin kedua pelaku dunia usaha di Kota Batam meminta pemerintah untuk memegang komitmen dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang FTZ tahun 2000 yang dalam pelaksaannya selama 72 tahun.

"Ketiga yaitu meminta kepada pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan sistem pelayanan bagi dunia usaha dalam mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kota Batam Provisi Kepulauan Riau," ujar Jadi.

Pada deklarasi tersebut asosiasi himpunan dunia usaha di Kota Batam membentuk tim FTZ plus-plus yang diketuai Soerya Respationo.

(kin)