BATAMNEWS.CO.ID,Batam - Surat Gubernur Kepri yang mengusulkan Wali Kota Batam sebagai ex officio belum tentu dikabulkan. Usulan itu sebenarnya untuk mempercepat transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Namun anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Musofa mengatakan, perlu analisa atau kajian untuk usulan itu.

"Sedangkan presiden saja terhadap pembayaran WTO tidak mengetahuinya. Dalam hal ini tentu saja presiden dalam serta merta mengabulkan," ujar Musofa, Rabu (16/5/2018).

Jika usulan itu dilanjukan, maka akan menjadikan Batam sebagai kelinci percobaan. Presiden juga akan menurunkan tim ke lapangan untuk mengetahui dampaknya.

"Harus dilihat analisanya, kesimpulannya, dasar hukumnya seperti apa, dan dasar penelitian seperti apa perlu kajian," jelasnya.

Keputusan Gubernur ini dinilai tidak matang. Musofa menilai tidak semudah itu untuk melakukan perubahan.

Menurutnya,Batam sebagai FTZ ini harus dipertahankan dan dibenahi saja sudah bagus. Kalau ada pergantian ke KEK masyarakat dan pengusaha akan dibuat galau.

"Jadi nantinya akan ada beban yang ditanggung yang tadinya tidak ditanggung, contohnya PPN," katanya.

Wilayah kerja KEK hanya berada kawasan-kawasan tertentu, tidak seperti FTZ yang berlaku secara menyeluruh.

Contohnya yang bisa dijadikan KEK tersebut yaitu kawasan industri seperti, Batu Ampar, Kabil, Tunas, dan lainnya. Sementara diluar itu harus menggunakan FTZ.

"Berarti keistimewaan Batam yang selama ini FTZ tidak ada lagi," jelasnya.

Selain itu juga pasti akan membawa dampak bagi masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan.  “Malah akan membebani masyarakat,” ucapnya.

Disamping itu, belum ada daerah lain yang berhasil menerapkan KEK. Artinya Batam kembali dijadikan tempat percobaan.

"Kita gak ingin coba-coba. Katakanlah KEK ini ada yang berhasil tapi dimana. Semisalnya Kerawang ada menggunakan, tapi sudah berhasil atau belum. Tapi kalau sudah dibuktikan KEK yang sudah berhasil apa kategorinya," sebut Musofa.

(ret)