BATAMNEWS.CO.ID, Lingga - Laskar Bunda Melayu (LBM) Kepri meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau tidak ada yang bermain proyek. Jika ditemukan, ia meminta agar Bupati Lingga Alias Wello dapat menindak tegas.

Ketua DPP LBM Kepri, Hairul Anwar mengungkapkan, seorang ASN dilarang untuk terlibat dalam usaha konstruksi yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

“Larangan tersebut sudah jelas disebutkan oleh peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN. PNS dilarang sama sekali main proyek,” ujar dia kepada Batamnews.co.id, Rabu (10/1/2018).

Ketua DPP LBM Kepri, Hairul Anwar (Foto: Ist)

Ia menilai, dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tersebut sudah jelas. ASN dilarang untuk bermain proyek. Bahkan juga menyebutkan adanya sanksi jika hal itu dilanggar.

“Untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS,” kata dia.

Dia melanjutkan, berdasarkan informasi yang didapat LBM dari laporan masyarakat, di kabupaten Lingga ada oknum ASN yang turut bermain dalam proyek pembangunan.

“Kami sebagai LSM merasa miris mendengar laporan masyarakat ada oknum PNS mendapat Fee 10% sebagai makelar proyek untuk mendapat proyek pengadaan barang dan jasa dan kami memiliki voicenya terkait oknum yang bermain” ujar dia.

Kegiatan ini katanya dapat menyebabkan timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Tindakan ini pula yang dapat menjadi penyebab persaingan usaha yang tidak sehat jika adanya makelar proyek” katanya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum ASN yang bermain proyek dari anggaran APBN atau APBD, Hairul meminta Bupati Lingga menindak tegas oknum tersebut sesuai peraturan yang ada. Hal demikian karena jelas melanggar aturan yang ada. 

(ruz)