BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wali Kota Batam HM Rudi mengaku pernah ikut juga ikut mendemo Gubernur Kepri Nurdin Basirun atas keputusannya menaikkan tarif listrik Bright PLN Batam. 

“Saya beserta Pak Wawa (Wakil Wali kota, red) juga ikutan mendemo, bapak/ibu, itu tanda kami juga tidak menyetujui,” ujar Rudi saat pemberian insentif kader Posyandu di Aula Universitas Riau Kepulauan, Rabu (6/12/2017). 

Pernyataan tersebut disampaikan Rudi saat ada pertanyaan yang diajukan kepadanya atas kenaikan tarif listrik yang sampai 45 persen. 

“Tolonglah pak, sekarang aja sudah susah untuk mencari uang untuk makan, ditambah lagi tarif listrik yang juga naik, bagaimana nanti kami mampu membayarnya,” ujar Rohaya, salah satu kader Posyandu yang mengeluhkan kenaikan tarif listrik. 

Rudi juga menjelaskan bahwa kewenangan berada di tangan Gubernur, namun Ia berjanji akan mempertemukan masyarakat Batam dengan Gubernur untuk menyampaikan langsung aspirasi.

“Tapi nanti kita buat pertemuan lagi, saya akan undang Pak Nurdin untuk hadir, jadi bapak/ibu langsung mengadukan ke beliau,” kata dia. 

Kenaikan tarif listrik tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepri nomor 21 tahun 2017 tentang tarif listrik Batam. Namun karena banyak protes dari masyarakat Batam, pada September 2017 lalu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) melakukan pertemuan. 

Hadir pada saat itu Kapolda Kepri Sam Budigusdian, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Fachri, Kabinda Kepri, Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar, perwakilan Kejati Kepri dan anggota FKPD lainnya.

Serta hadir juga Wali Kota Batam HM Rudi, Anggota DPRD Batam Yudi Kurnain dan Direktur bright PLN Batam, Dadang Kurniadipura.

Hasilnya tarif listrik tetap dinaikkan sebesar 45 persen, namun dengan catatan Bright PLN Batam tidak boleh dengan sengaja melakukan pemadaman. 

Namun setelah pertemuan FKPD tersebut, Rudi langsung meninggalkan tempat pertemuan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media saat itu.

(ret)