BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berharap pengusaha beralih ke usaha di bidang pertanian dan kelautan atau kemaritiman serta pariwisata. Hal itu terkait kian terpuruknya ekonomi Batam yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus turun dari waktu ke waktu.

Bahkan di triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau hanya tersisa 1,16 persen, sedangkan untuk semester pertama di 2017 ini, hanya berkisa 1,52 persen.

Sementara itu anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kepri, Hardi Slamet Hood meminta Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem pada karya daripada hanya bertumpu pada industri. 

Melihat posisi Kepri di urutan 33 dari 34 provinsi dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi. 

"Kegiatan padat karya lebih membantu masyarakat," ujar Hardi saat menggelar diskusi bersama media di gedung DPD Kepri, Rabu (9/8/2017). 

Selain itu Ia juga meminta Pemerintah Daerah mendesak hak istimewa kepada Pemerintah Pusat. 

Hak istimewa itu dicontohkan seperti hak untuk mengimpor kebutuhan masyarakat dari luar negeri. Dengan begitu, diharapkan dapat menekan harga jual komoditas kebutuhan pokok di Batam, yang bisa dibilang biayanya tinggi. 

"Hak impor diberikan tapi kuotanya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada yang bocor," kata Hardi.

Hardi menilai banyak faktor yang mengakibatkan perekonomian Kepri tumbuh melambat, dan berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), daya beli masyarakat berkurang, dan lain sebagainya. Satu diantaranya karena pengaruh lesunya ekonomi global, yang berdampak pada kelesuan di Indonesia. 

Ia juga menambahkan bahwa posisi Batam memang memegang peranan penting terhadap pertumbualhan ekonomi Kepri, dilihat dari segi penduduknya yang lebih banyak sehingga Batam menjadi sorotan.Dan yang tetap hubungan BP Batam dan Pemko Batam memberikan point penting dalam dunia investasi.

"Batam, jujur saya katakan. Hubungan yang belum terbuka antara BP Batam dan Pemko Batam membuat hal ini jadi stagnan, terhenti," kata dia.

Kemudian dari sisi anggaran, dia juga mendorong pemerintah baik Pemerintah Kota Batam maupun Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera merealisasikan kegiatannya sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena realisasi itu akan berpengaruh pada serapan anggaran yang nantinya akan berdampak pada masyarakat. 

"Informasi yang kami dapat realisasi APBD kita baru 35 persen. Semestinya semester ini sudah 50 persen. Kalau daya serap anggaran kita kurang, daya ke masyarakatnya juga kurang," kata Hardi.

(ret)