BATAMNEWS.CO.ID - Terduga teroris lebih cenderung menggunakan layanan game online daripada layanan percakapan Telegram untuk bertukar data terkait terorisme, kata seorang pengamat.

Penggunaan Telegram selama ini lebih banyak digunakan keluarga terduga teroris untuk mencari pekerjaan, karena selama ini layanan percakapan itu sudah dimonitor, kata pengamat keamanan informasi.

''Kelompok bawah tanah tidak menggunakan layanan chat seperti ini (Telegram), mereka sudah tahu dimonitor. Yang susah (dideteksi), mereka bersembunyi dalam program game, menggunakan fitur chatnya untuk berkoordinasi,'' ungkap Budi Rahardjo, pengamat keamanan informasi dari Indonesia Computer Emergency Response Team, kepada BBC Indonesia, Minggu (16/07).

Menurutnya, Telegram tidak digunakan kelompok pro ISIS untuk merancang teror, tetapi untuk arah 'social grouping'.

''Telegram dipakai istri-istri teroris dan keluarganya untuk mencari pekerjaan. Yang sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan platform lain seperti Whatsapp,'' katanya.

Karena itulah, Budi menganggap langkah pemerintah Indonesia menutup Telegram tidaklah tepat, karena nantinya justru menyulitkan untuk mendeteksinya.

''Sebab kalau diblokir jadi tidak terdeteksi lagi secara penyidikan,'' Budi menjelaskan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pemerintah Indonesia memblokir layanan percakapan instan Telegram karena saluran komunikasi itu merupakan tempat "paling favorit" kelompok teroris.

"Ini yang jadi problem," kata Tito Karnavian kepada wartawan di pelataran Monumen Nasional, Jakartam Minggu (16/07) pagi.

Tito juga mengatakan bahwa kehadiran Telegram menjadi "problem" karena "cukup masif" digunakan kelompok teroris, namun di sisi lain aparat keamanan tidak bisa mendeteksi dan menyadap percakapan di dalam layanan itu.

"Cukup masif, karena selama ini fitur telegram banyak keunggulan, di antaranya mampu buat sampai 10 ribu member (anggota)," katanya.

Menurutnya, sejumlah kasus terorisme di Indonesia digerakkan melalui komunikasi yang menggunakan saluran Telegram.

Tentang saluran komunikasi lainnya yang bisa digunakan terduga teroris, Tito mengatakan pihaknya akan terus menelusuri jaringan komunikasi mereka.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme". ***

Baca selengkapnya dari link BBC.com/indonesia