Karimun - Pengusiran pimpinan DPRD Karimun pada saat sidak ke PT Saipen Indonesia Karimun Branch juga disayangkan Bupati Karimun Nurdin Basirun. Nurdin menilai kejadian itu karena kurangnya komunikasi antara pihak DPRD dengan perusahaan.

“Tapi jangan diperpanjang masalahnya,” ujar Nurdin baru-baru ini.

Menurut dia, pihak DPRD dan Saipem harus bisa duduk bersama mengkomunikasikan hal tersebut. 

“Susah menarik investor ini. Anda taukan daerah kita ini serba kekurangan infrastrukturnya, tapi sekarang lihat banyak investor yang menanamkan modalnya. Sekali lagi, kita harus saling menjagalah dan harus mengikuti prosedur yang ada,' kata Nurdin.

Ketua LSM Kiprah, Jhon Saputra menilai bukti bahwa pihak Legislatif tidak tau tugas dan wewenang sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karimun. Tidak bisa melakukan sidak ke pihak swasta, walaupun ada laporan dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut ada masalah. 

'Menurut saya seharusnya, dipertanyakan kepada pihak eksekutif bagaimana perjanjian antara PT SIKB dengan Pemda Karimun melalui Perusda. Baru kali ini DPRD di tolak oleh perusahaan swasta dan baru pertama kali di Indonesia kejadiannya,' tuturnya.

[yon]