PRESIDEN Jokowi kini tengah menggarap proyek ambisius, menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Global”. Karena itu, ia akan merombak total sejumlah dermaga pelabuhan internasional di Indonesia.

Targetnya, menyingkirkan stigma negatif pelabuhan di Indonesia yang terkenal boros, tidak efisien, dan macet.

Tentu membutuhkan dana triliunan rupiah untuk skema merombak pelabuhan yang ada dan membangun pelabuhan baru untuk beberapa tahun ke depan. "Tantangannya, bagaimana mendapatkan pendanaan yang memadai,” kata Turloch Mooney, editor senior untuk pelabuhan global di perusahaan riset IHS Markit

Poros maritime global dimaksudkan agar Indonesia mampu menyaingi Vietnam dan Thailand, di antaranya menjadi basis manufaktur regional utama untuk perusahaan otomotif dan elektronik termasuk Toyota Motor Corp dan Samsung Electronics.

Salah satu masalah utama yang harus diatasi oleh pelabuhan di Indonesia adalah menekan biaya logistik.

***

World Bank's Logistics Performance Index, tahun lalu, menempatkan Indonesia pada peringkat 63 dari 160 negara. Parameternya adalah kemudahan perdagangan termasuk ketepatan waktu pengiriman, kinerja kepabeanan dan kualitas infrastruktur.

Menurut sebuah studi Bank Dunia, biaya untuk memindahkan barang di Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto. Sementara di Malaysia 13 persen, Singapura cuma 8 persen.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Indonesia berencana membangun atau memperluas hingga 24 pelabuhan. Pekerjaan tersebut terbagi antara empat operator pelabuhan yang dikendalikan pemerintah.

"Sementara (perusahaan-perusahaan ini) tentu mampu mengembangkan dan mengoperasikan pelabuhan, kenyataannya kapasitas mereka terbatas, terutama untuk mendanai pelabuhan besar," kata Raj Kannan, managing director konsultan infrastruktur Tusk Advisory.

PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo 2), yang mengelola pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, membutuhkan dana Rp40-50 triliun (S $ 4,1 miliar - S $ 5,2 miliar) dalam tiga tahun ke depan untuk membangun setidaknya tiga pelabuhan baru dan infrastruktur lainnya. Itu kata Presiden Direktur Elvyn G. Masassya.

Pelindo 2, yang menerbitkan obligasi senilai US $ 1,6 miliar dua tahun lalu, sekarang sedang melakukan pembicaraan dengan calon investor dari China dan negara-negara lain, kata Masassya, menambahkan bahwa dia yakin perusahaan tersebut dapat mengumpulkan cukup banyak uang.

Operator pelabuhan yang dikuasai pemerintah lainnya, PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo 3), berencana menaikkan hingga Rp5,5 triliun dari penerbitan obligasi tahun ini.

Fitch Ratings mengatakan, pada April lalu, bahwa perkiraan arus kas Pelindo 3 dari operasi sebesar Rp14 triliun pada 2017-2020 tidak akan mencakup perkiraan belanja modal yang mencapai Rp22 triliun.

CEO Pelindo 3 Ari Askhara minggu ini mengatakan bahwa rencana pembelanjaannya "masih merupakan perkiraan", sedangkan kekurangan dana dapat dipenuhi dari pasar modal atau pinjaman dari bank.

***

Pelabuhan di Jakarta, selama beberapa tahun terakhir telah mampu menekan rentang waktu yang dibutuhkan kargo untuk bergerak, menjadi tiga hari.

Sedangkan, pelabuhan sekunder di Indonesia diperkirakan masih membutuhkan waktu sampai delapan hari atau lebih.

Sebagai perbandingan, hub maritim Singapura hanya memnbutuhkan waktu sekitar satu hari.

Produsen telah lama mengkritik sistem perkapalan Indonesia, dengan mengatakan bahwa pelabuhan memperlambat impor bahan baku dan ekspor produk jadi.

Anne Patricia Sutanto, seorang eksekutif senior di perusahaan pembuat garmen PT Pan Brothers Tbk, mengatakan pelayaran dari Semarang --sebuah kota pelabuhan di sebelah utara pulau Jawa—tak cukup kuat untuk 70 persen ekspornya. Pan Brothers menyebutkan kliennya termasuk Adidas Jerman dan Uniqlo Jepang.

Meski demikian, beberapa analis mengatakan ada ruang untuk optimis terhadap prospek jangka panjang perombakan pelabuhan di Indonesia. Perbaikan di Tanjung Priok dipandang sebagai titik awal yang baik.

"Tujuannya sangat ambisius tapi juga sangat penting bagi nasib ekonomi masa depan negara ini, dan karena itu mendapat dukungan di tingkat tertinggi administrasi," begitu Mooney IHS Markit menuliskan. ***