BATAMNEWS.CO.ID, Batam - APBD 2017 Pemko Batam diperkirakan defisit hingga Rp 241 miliar. Minimnya perolehan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dinilai sebagai penyebabnya.

"Terutama BPHTB ini. Seyogyanya, empat bulan kita harusnya sudah capai 33,3 persen dari target Rp 340 miliar tapi faktanya yang baru ada hanya 11 hingga 15 persen," ujar Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, Senin (12/6/2017). 

Perolehan BPHTB memang menjadi persoalan, sejak awal tahun sudah diperkirakan akan mengalami perlambatan karena lambatnya pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH). 

Perkiraan defisit tersebut didapatkan setelah pihaknya menggelar rapat internal, beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan, keadaan ini memaksa pihaknya menunda banyak pekerjaan fisik yang belum sempat dilaksanakan.

"(Proyek) yang belum dimulai di hold dulu, dipangkas dulu, udah ada (perkiraannya) saya tak bisa sampaikan karena banyak sekali," katanya ketika ditanya jumlah proyek yang tertunda.

Agar lebih terkelompok, dirinya dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi telah meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menginventarisasi proyek yang bakal ditunda.

 "Kami minta OPD sampaikan ke kita," ujarnya.

Ia mengatakan, pada prinsipnya Pemko Batam tetap mencari solusi dengan keadaan ini, namun beberapa alternatif pendapatan daerah seperti upaya peningkatan retribusi parkir dengan parkir langganan berakhir gagal. 

"Kita sama-sama berat 2017 ini, semoga akan baik lagi, kita sama-sama berdoa," kata dia.

Selin itu juga disebabkan keadaan ekonomi yang sedang lesu, dilihat dari pertumbuhan Kepri menempati urutan terjeak pertumbuhan ekonomi se Sumtera, juga investasi yang tak menunjukkan hasil siginifikan.

"Ini menekan pergerakan ekonomi dan pasti pengaruh ke PAD. Akhirnya, kami sulit selesaiakn persoalan masyarakat seperti banjir," kata dia.***