PENDUDUK Batam tiada henti-hentinya dirundung malang. Banyak perusahaan bangkrut, puluhan ribu orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Investor mulai enggan datang, yang sudah ada pun hengkang. Lapangan kerja mulai sulit, pengangguran membelit.

Sudahlah kondisi ekonomi sulit begitu ditambah lagi kesetrom tarif listrik, dan kini terancam tersedak tarif air pula. Sedangkan pemangku kuasa seperti Pemko Batam dan BP Batam, tiada henti-hentinya bersitegang.

Dua lembaga itu menghabiskan energinya untuk saling unjuk kekuatan. Merasa paling jago, paling berkuasa, paling benar, pokok sama-sama menganggap diri sebagai powerfull. Apalagi BP Batam tentu merasa sebagai orang Pemerintah Pusat yang paling berkuasa di seantero negeri ini.

Sedangkan Pemerintah Provinsi, tidak tahu pula apa yang sedang dikerjakannya. Persoalan paling elementer dan teramat kecil saja, yaitu pemilihan wakil gubernur, sudah setahun tak terurus-urus.

Jika dibilang bahwa gubernur tanpa wakil tetap bisa berjalan, tapi kok ya hingga kini belum ada program yang menumental yang mempu mendongkrak perekonomian Kepulauan Riau yang sangat bergantung pada Kota Batam.

Jadi sangat masuk akal jika kemudian para pengusaha mencoba mencari simpul masalah yang terjadi di Batam ini. Tentu mereka raba adalah yang bersentuhan langsung dengan jantung kegiatan bisnis mereka.

Mereka melihat persoalannya ada di BP Batam. Berbagai kebijakan dianggap mempersulit perputaran roda bisnisnya, bahkan cenderung dianggap menghambat. Salah satu masalahnya adalah sulitnya urusan lahan. Bahkan ada pengusaha yang sampai ratusan juta uangnya melayang tapi urusannya belum beres-beres juga.

Jadi sangat masuk akal jika pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Batam meminta agar BP Batam dibubarkan saja, sebab bukannya memudahkan urusan bisnis, malah menyusahkan saja.

Begitu juga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau. Pengusaha yang tergabung di sini malah menilai sejumlah kebijakan Gubernur Kepulauan Riau tidak pro investasi. Saat ini, dari hari ke hari, pengusaha pun semakin tersudutkan dan terpuruk.

Jadi jika kita urut masalahnya, masalahnya dimulai dari level elit politik yang menjadi penentu kebijakan ekonomi di Batam ini.  Mulai dari Pemerintah Pusat yang seperti membiarkan saja kondisi sengkarut di Batam.

Kemudian elit politik lokal yang bersitegang kebijakan dengan pemimpin BP Batam sehingga pengusaha bingung karena ketidakpastian hukum akibat dualisme itu.

Nah, pelaku-pelaku ekonomi saja sampai mengeluh, jangan ditanya lagi bagaimana dengan rakyat kebanyakan. Tentu nasibnya lebih parah lagi. Mereka benar-benar terhempas ke dasar persoalan, dan tak ada yang menghiraukannya.

Jika nanti kondisi bertambah parah maka para pemangku kuasa --apakah itu Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan BP Batam-- adalah pihak yang paling bertanggungjawab.

Misalnya, jika kriminalitas menjadi tinggi di Batam, maka ketahuilah bahwa ini semua gara-gara mereka. Jika pelacuran meningkat, maka merekalah yang menjadi penyebabnya. Jika pengemis meramaikan Batam, maka merekalah yang harus dituding sebagai biang masalahnya.

Jangan salahkan rakyat Batam, jika kelak mengambil jalan pintas untuk urusan perut. Sebab sejatinya, Batam ini dilahirkan adalah untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya. Jangan lupa, pemangku kuasa itu adalah pelayan rakyat yang kini bertindak seolah-olah tuan tanah di pulau ini. *** (nemo)