BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Gerakan pembentukan Provinsi Khusus/Istimewa Batam terbilang kuat. Hal itu dirasakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kepri Asmin Patros.

Kendati demikian, kata Asmin, pembentukan provinsi baru itu tidak mudah dan membutuhkan waktu dan energi yang besar.

"Sekarang sudah 2017, tahun 2018-2019 merupakan tahun politik pesta demokrasi sehingga kecil kemungkinan usulan pembentukan provinsi baru atau otonomi khusus di Batam dapat direalisasikan," kata Asmin Patros di Tanjungpinang seperti dikutip kantor berita Antara, Jumat (12/5/2017).

Justru Asmin berpendapat, yang terlebih dahulu dilakukan adalah penyatuan BP Batam dengan Pemko Batam.

"Jangan ada lagi dua kekuasaan, atau dua matahari dan lain-lain yang ujung-ujungnya merupakan mengganggu perekonomian dan menimbulkan kerisauan masyarakat," katanya.

Asmin menuturkan, pembentukan provinsi khusus tersebut harus dibahas pemerintah dan DPR. Kedua lembaga negara itu akan mengkajinya apakah Batam layak menjadi provinsi atau tidak.

Jika Batam layak dimekarkan dari Kepri, maka ditetapkan dalam undang-undang. Belajar dari pengalaman daerah lainnya yang diperjuangkan untuk dimekarkan, membutuhkan energi yang besar dan waktu yang lama.

"Kalau hanya presiden yang tanda tangani peraturan itu, mungkin bisa cepat, tetapi 'kan DPR memiliki peran," ujarnya.

Asmin mengatakan banyak kelompok yang memperjuangkan Batam menjadi provinsi baru atau ditetapkan sebagai kota dengan otonomi khusus. Mereka berjuang dengan cara yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama.***

(snw)