BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama beberapa Menteri, Gubernur Kepri, Walikota Batam dan Kepala BP Batam dengan topik Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (30/3/2017) sore.

Rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta Pusat ini, juga membahas soal percepatan pembangunan di Batam.

“Sesuai data yang diterima, pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2016 mencapai 5,03 persen, dan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat.

“Ini artinya, perekonomian di Kepri telah mengalami transformasi ke industri pengolahan. Dan sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi, tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Presiden.

Baca juga:

Presiden Sudah Tahu Ada Rebutan Kekuasaan di Batam

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian bersama, karena ketika terjadi fluktuasi pada industri pengolahan, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran.

Kemudian, Presiden Jokowi juga menyinggung persentase pengangguran di Kepri cukup tinggi. “Saya melihat presentasi pengangguran terbuka di Kepri masih tinggi yakni 7,69 persen. Saya yakin dengan kerja lebih fokus, maka ekonomi di Kepri akan lebih bergerak cepat serta membuka lapangan kerja lebih banyak lagi," katanya.

“Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri, seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjungpinang sebagai sentra-sentra industri baru dan di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah,” ujarnya.

Kemudian Kepulauan Natuna, bisa fokus menjadi sentra industri kelautan dan perikanan dan sentra industri gas. Demikian juga pulau-pulau besar seperti Karimun yang bisa dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur. “Agar pengembangan kawasan industri ini betul-betul  dilakukan secara integratif, terpadu  dari hulu sampai hilir,” kata dia.

“Dilapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan,” ujar Jokowi.

“Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” katanya.

Agar Batam semakin mampu bersaing, Presiden Jokowi menekankan perlunya dikelola lebih profesional lagi, sehingga betul-betul apa yang diharapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa dikembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri.

“Potensinya (Batam) sangat besar​ sekali, tetapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan,” ujarnya.***