BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya tajam ke para mantan pejabat dalam mengusut kasus korupsi proyek e-KTP, yang merugikan negara sedikitnya Rp 2,3 triliun.

"Seharusnya KPK juga berani tidak hanya tajam ke (pemerintahan) tempo doeloe. Tapi juga berani dan tajam ke (pemerintahan) kekinian," ujar Roy seperti dilansir Viva.co.id, Rabu 8 Maret 2017.

Semestinya, lanjut Roy, jika lembaga anti rasuah tersebut ingin membongkar skandal gelap e-KTP secara tuntas, maka semua pihak yang dinilai terkait itu harus diperiksa.

"Aneh-nya, kalau memang mau benar-benar mengungkap, kenapa KPK harus membocorkan dulu dengan mewanti-wanti akan terjadi kehebohan-kehebohan. Kalau mau ungkap ya seharusnya bongkar saja semua," kata dia.  

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat dua tersangka. Mereka adalah Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman. KPK juga menyatakan bahwa proyek e-KTP ini menjadi bancakan banyak pihak. Nilai korupsinya mencapai Rp 2,3 triliun.

Bahkan, menurut informasi yang dihimpun, bukan cuma pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menerima. Pimpinan dan anggota DPR, pejabat parpol, mantan pejabat, menteri aktif, gubernur aktif, pengusaha dan korporasi yang menikmati uang haram ini, bahkan ada juga uang ratusan miliar yang mengalir ke sejumlah partai politik.

(ind)