BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sebanyak 480 orang karyawan bright PLN Batam berencana melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari pada awal tahun 2017 mendatang. 

Namun, pihak manajemen bright PLN Batam meminta dan menegaskan pada karyawan untuk tidak melakukan aksi mogok tersebut.

Berikut kutipan wawancara batamnews.co.id dengan Sekretaris Perusahaan bright PLN Batam, Samsul Bahri, Rabu (28/12/2016).

Karyawan akan mogok kerja, apakah Bapak sudah tahu sebelumnya?

Saya mengetahuinya justru dari rekan-rekan media. Media meminta tanggapan saya terkait aksi mogok tersebut. Karena awalnya belum mengetahui secara pasti, saya meminta jangan lakukan mogok dan kita diskusikan dulu antara manajemen dan Serikat Pekerja untuk mencari solusinya.

Mendengar informasi itu, apa tanggapan dari PLN Batam sendiri?

Baik, saat itu juga saya informasikan pada Dirut, dan Dirut langsung perintahkan saya menemui Serikat Pekerja untuk memberikan arahan.

Sore itu juga, saya menemui Pak Bukti Pangabean (Sekjen Serikat Pekerja) dan Ketua Serikat Pekerja (Pak Mulnawarman) untuk tidak lakukan aksi mogok. Saya mencoba memberikan pengarahan apa yang bakal terjadi apabila karyawan mogok, seperti jalannya perekonomian di Batam pasti terganggu dan kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas juga terganggu dan lain sebagainya.

Pada intinya Manajemen (Pak Dirut) melarang aksi yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan di Batam-Bintan dan bright PLN Batam harus professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus bekerja seoptimal mungkin dengan segala keterbatasan sesuai kemampuan kita.

Mendengar masukan dari Bapak, apa tanggapan dari serikat?

Respon Pak Bukti sangat baik. Itu kan hak warga negara yang diatur Undang-undang untuk menyampaikan aspirasi, karena payung hukum perseroan dengan serikat pekerja kan beda. Namun, beliau tetap akan berkirim surat dulu kepada Pemprov dan DPRD Kepri untuk menanyakan kepastian. 

"Beliau (Bukti Pangabean) tetap akan berkirim surat ke Pemprov. Surat itu sebagai bentuk keresahan karyawan,"

Bisa dijelaskan apa yang diresahkan mereka dan kepastian yang mereka minta?

Baik, saya jelaskan sedikit. Di PLN Batam 90 persen status karyawan sebagai pegawai organik yang perekrutannya dilakukan oleh PLN Batam, sedangkan 10% nya adalah pegawai tugas karya. Mereka takut nasib mereka bakal seperti PLN Tarakan, karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Awal tahun 2017 ini PLN Tarakan diambil alih oleh PLN Persero.

Kemudian kepastian yang mereka tanyakan penyesuaian tarif yang diajukan perusahaan. Seandainya ditolak, yang mereka takutkan bisa jadi seperti PLN Tarakan.

"Mereka resah, seandainya nasib PLN Batam sama seperti PLN Tarakan, nasib mereka menjadi abu-abu bahkan bisa terkena PHK. Sementara mereka hanya karyawan organik, kalau yang karyawan tugas karya bisa balik ke PLN (Persero),"

Isu berkembang, aksi ini dipelopori oleh pihak manajemen?

Tergantung sudut pandang masing-masing orang menilai hal tersebut. Yang pasti, pihak manajemen dengan tegas mengatakan pada serikat pekerja bahwa jangan sampai ada aksi mogok.

"Itu murni dari mereka (karyawan), perusahaan malah tidak tahu. Saya katakan pada Bukti dan kawan-kawan SP, percayakan saja hasilnya pada DPRD dan Gubernur, kita harus percaya, bahwa pemerintah bakal memberikan yang terbaik,"

"Saat coffee morning dengan pegawai beberapa waktu lalu Dirut juga menyampaikan bahwa jangan gegabah untuk melakukan aksi mogok, boleh saja meyampaikan aspirasi namun dengan cara yang terhormat dan tidak merugikan pihak manapun,".

"Beliau juga berpesan kepada kami untuk tetap melayani masyarakat secara optimal sesuai dengan kemampuan PLN Batam saat ini,"

kita adalah operator yang hanya menjalankan perintah regulator.

Hampir satu tahun, sebanyak 7 kali pembahasan, hasilnya pembahasan di DPRD seperti apa?

Sejauh ini belum ada hasil, masih sebatas pembahasan. Tapi, hingga saat ini belum ada juga kepastian dan jawaban.

Saya jelaskan sedikit, penyesuian tarif sektor rumah tangga belum dilakukan sejak 8 tahun ini, sementara jumlah pelanggan terus bertambah dan pertumbuhan pelanggan rumah tangga di Batam juga semakin meningkat. Lihat saja perumahan baru semakin banyak sedangkan industri malah berkurang. 

Sejauh ini PLN Persero yang disubsidi pemerintah Desember ini tarifnya sudah naik lagi dari bulan sebelumnya, tarif PLN Persero sekarang Rp 1.472,72 per kWh. Kami hanya minta sesuai biaya produksi rumah tangga yang kami ajukan sebesar Rp 1.352 per kWh, tarifnya masih jauh dibawah PLN Persero.  

Beban puncak saat ini 380 MW. Itu untuk Batam-Bintan, kalau Bintan hanya sekitar 60 MW, sisanya Batam. Agar keandalan listrik tetap terjaga, harus ada satu mesin yang standby seandainya ada perbaikan, kalau sudah seperti itu tidak perlu lagi pemadaman secara bergilir.

Saya rasa pelayanan saat ini sudah cukup bagus, yang dulu orang bayar listrik harus antre lama dan datang ke Batam Centre. Saat ini cukup di daerah setempat sudah tersedia loket pembayaran. Kemudian, seandainya ada kerusakan, team quick response standby 24 jam.

"Mekanismenya kami serahkan pada DPRD Kepri, mau naiknya bertahap, sekaligus terserah. Kami hanya butuh jawaban iya atau tidak, jadi wajar karyawan pun ikut prihatin,".

[is]