BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepulauan Riau mencatat keterbukaan Informasi di sektor pelayanan publik di pemkab dan kota masih minim.

Pelayanan Informasi di Kepri masuk di peringkat 15 daerah dari seluruh Indonesia, itu menggambarkan masih minimnya keterbukaan informasi di Kepri.

"Ranking 15 itu artinya Kepri masih rendah soal keterbukaan informasi," kata Ketua KIP Kepri, Arifudin Jalil di Tanjungpinang, Kamis (15/12/2016).

Pria yang biasa disapa Arjal itu menjelaskan, kasus permohonan informasi di Kepri rata-rata terkait permasalahan pertanahan. "Untuk yang paling banyak permohonan keterbukaan data informasi Biaya Operasional Sekolah (BOS)," ujarnya.

KIP menghimpun data pelapor rata-rata dari mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

"Data yang diminta biasanya karena masih kurangnya keterbukaan informasi di SKPD, atau lembaga untuk kepentingan masyarakat, berupa informasi akurat," kata Arjal.

Dari lima kabupaten dan dua kota di Provinsi Kepri, menurut Arjal, Kabupaten Natuna paling sulit dalam memberikan Informasi secara terbuka, sehingga Natuna termasuk Kabupaten terendah dalam pemberian transparansi informasi.

"Paling sulit memberikan informasi Kabupaten Natuna, ya mungkin mereka tidak sungguh sungguh mengelola pelayanan publik itu, terutama di SKPD sehingga banyak laporan yang masuk untuk permohonan informasi," katanya.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Arjal mengimbau kepada masyarakat untuk dapat melaporkan kepada KIP Kepri jika membutuhkan keakuratan informasi, terlebih informasi di lembaga pemerintah daerah.

"Kalau ada kemauan untuk membuat permohonan kita (KIP) siap membantu," kata Arjal.

KIP Kepri mencatat 21 kasus sengketa informasi sepanjang tahun 2016 yang telah terselesaikan.

[Aji]