BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepri akan tetap melanjutkan pembahasan rencana kenaikan tarif listrik Bright PLN Batam. PLN mengusulkan kenaikan mencapai 47 persen.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, pembahasan sempat disetop sementara, namun akan segera dilanjutkan meskipun sejumlah elemen masyarakat menolak keras.

Saat ini sudah empat kali DPRD membahas rencana kenaikan itu setelah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengirim surat pada DPRD Kepri pada bulan April 2016 lalu, untuk pembahasan usulan kenaikan tarif itu. 

"Pembahasan (kenaikan tarif listrik) dilanjutkan," ujar Irwansyah saat menghadiri acara diskusi antara Centros Public Service dan Bright PLN Batam terkait kenaikan tarif di Sosialite S'Cribe Cafe, Batam Centre, Batam, Selasa (11/10/2016).

Kata Irwansyah, pembahasan sempat terhenti karena ada statemen Nurdin Basirun menolak kenaikan tarif listrik di Batam.

"DPRD meminta kepastian gubernur, kalau memang menolak kami minta kirimkan surat. Tapi, setelah ditanya gubernur bilang tidak ada bilang menolak, jadi pembahasan dilanjutkan," ucap polisi PPP ini.

Sebanyak empat kali pembahasan di DPRD, Bright PLN Batam belum menyerahkan hasil audit keuangan yang diminta. "Belum diserahkan, nanti saat pembahasan selanjutnya kita minta," kata Irwansyah.

Saat dimintai tanggapan dan pandangannya layak tidaknya tarif PLN dinaikkan, seperti dampak secara langsung pada masyarakat, wakil rakyat itu pun hanya menjawab datar.

"Saat ini saya belum bisa memberikan gambaran, karena belum masuk ke subtansinya. Banyak hal yang kami bahas, seperti regulasinya dan lainnya, jadi tidak hanya kenaikan tarif," kata Irwansyah.

Rencana kenaikan itu mendapat penolakan luas dari sejumlah elemen masyarakat. Bahkan di DPRD Kepri suara pun terbelah. 

Beberapa anggota DPRD Kepri menolak. Namun segelintir justru tampak setuju.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebelumnya menyerahkan persetujuan kenaikan itu ke DPRD. 

"Tergantung DPRD," ujar Nurdin dalam sebuah kesempatan.

[is]