BATAMNEWS.CO.ID, Natuna - Warga Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepri sejak jaman dulu sudah melakukan transaksi jual-beli dengan Semantan, wilayah negara tetangga Malaysia. Dan kondisi itu terus berlangsung hingga saat ini.

Pemda Natuna tidak bisa berbuat banyak, pasalnya upaya menyediakan kebutuhan pokok untuk Serasan dengan harga ekonomis tidak mampu mereka lakukan.

Hasilnya, perdagangan lintas batas negara pun terjadi tanpa legalitas dan berada dalam zona abu-abu. Barang-barang Malaysia biasa masuk ke Serasan mayoritas sembako.

Cost transportasi yang lebih efesien dan jarak yang dekat membuat harga kebutuhan pokok asal Malaysia di Serasan lebih terjangkau ketimbang harga sembako di pulau-pulau lainnya di Natuna yang datang dari Jawa, Kalimantan, Batam dan Tanjungpinang.

Padahal kalau ditelaah, suplai kebutuhan pokok ke Serasan bisa diambil dari Kalimantan, namun fasilitas yang tersedia tidak mendukung. Sementara selama ini, warga lebih menikmati tansaksi ringgit dengan negara jiran tanpa harus bergantung kapal. Tak heran jika selama ini ringgit seakan menjadi mata uang di Serasan.

Mereka cukup membawa sembako dengan kapal kayu dari Semantan dengan perjalanan laut hanya sekitar 4-5 jam.

Anggota Komisi II DPRD Natuna, Pang Ali mengatakan selama ini Pemda Natuna dalam beberapa periode cuek. "Sejak zaman dulu, waktu saya kecil pun hal itu sudah ada. Warga biasa melakukan transaksi jual beli dengan Semantan, Malaysia," terang Pang Ali yang berasal dari Serasan.

Menurutnya, perdagangan lintas batas ini dilema. Jika dihentikan, maka pemerintah harus siap menjamin ketersediaan suplai barang pokok, agar tidak terjadi harga tinggi dan kelangkaan seperti situasi di pulau-pulau kebanyakan di Kabupaten Natuna.

"Intinya pemerintah kita siap nggak untuk itu? Terakhir nelayan kita ditangkap Malaysia. Solusinya menurut saya perlu kejelasan hukum. Perdagangan lintas batas ini harus menjadi suatu hal yang legal dengan pengawasan yang baik. Intinya harus dibuka jalur perdagangan khusus Serasan-Malaysia," kata Pang Ali.

Ketua Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Natuna, Sabki berharap pembangunan di Serasan juga turut diperhatikan Pemda Natuna.

Kadang ada kecemburuan warga Serasan sebagai orang Indonesia dengan apa yang terjadi pada pembangunan di Malaysia

"Listrik misalnya, di Serasan gelap gulita kalau malam (belum 24 jam) karena digilir. Sedangkan di seberang sana (Malaysia) jelas nampak sebuah kota yang terang benderang. Kadang ada kecemburuan warga Serasan dengan pembangunan di Malaysia itu," kata Sabki.

Dua Nelayan Serasan Ditahan Malaysia

Polemik perdagangan tradisional lintas batas antara Serasan (Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri) dan Semantan (Negara Bagian Serawak, Malaysia) menghangat.

Dua kapal Nelayan Serasan yang memuat Sembako diamankan pihak Custom Polisi Diraja Malaysia belum lama ini.

Kendati 6 ABK dari dua kapal (KM Kurnia Usaha dan KM Usaha Nelayan 02) sudah dipulangkan (sempat menjadi tahanan non justicia di Malaysia), dua Kapten kapal terlanjur divonis hukuman kurungan setahun setelah sebelumnya tidak bisa membayar jaminan denda oleh polisi Malaysia masing-masing senilai RM70.000 dan RM50.000 (Rp 200 juta-an)  

DPRD Natuna bereaksi. Mereka kini mengupayakan advokasi hukum terkait penahanan nelayan Serasan. Gedung dewan membuat panitia kerja (Panja) terkait upaya bantuan hukum dua nelayan Serasan tersebut.

Ketua Panja, Pang Ali dari Komisi II mengatakan pihaknya akan bergerak cepat menindaklanjuti persoalan ini.

"Kami akan ke Serasan dulu mengambil data, setelah itu ke Malaysia. Kita ingin melihat pelanggaran seperti apa yang terjadi. Ilegal atau tidaknya. Setelah itu kami akan segera ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta," kata Pang Ali, Kamis (15/9/2016) saat dijumpai di gedung dewan.

Panja menurutnya sudah melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Pemkab Natuna serta instansi terkait. "Kami barusan rapat, kita akan bergerak cepat untuk mencari solusi, begitupun terkait isu perdagangan lintas batas ini," sebut legislator dari PPP tersebut.

[Fox]