BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam sudah menerapkan sistem host to host pembayaran jasa kepelabuhanan di seluruh pelabuhan yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Namun, layanan itu masih diprotes.

Penerapan sudah efektif sejak 1 September 2016 itu dinilai belum siap.

"Memperlambat kerja kami, sistemnya belum online dan satker (satuan kerja) yang ada di pelabuhan kerjanya main game aja," ujar Wandi, Ketua agen Pelabuhan Rakyat (Pelra) Batam saat memprotes sistem baru ini, Kamis (15/9/2016).

BP Batam menerapkan sistem pembayaran online di pelabuhan untuk meminimalisir kemungkinan terjadi potensial lost. Tapi, pengguna jasa pelabuhan atau agen kapal justru menolak dengan alasan memperlambat operasional dan memberatkan.

"Kapal yang kami kelola hanya membawa kelapa, buah-buahan, beda dengan INSA. Dengan sistem baru ini sangat memberatkan karena harus melakukan registrasi untuk memperoleh Penyataan Umum Kapal (PUK) dan kemudian harus menyetorkan dana deposit sebesar 125 persen," kata dia.

Nasrul, staff khusus anggota 3 BP Batam bidang pelabuhan dalam rilisnya mengatakan, sistem host to host merupakan sebuah sistem yang diterapkan BP Batam yang menghubungkan server penyedia jasa dengan server bank untuk menunjang segala mekanisme di lapangan melalui sistem online bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Sistem ini, lanjutnya, berlaku untuk pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan oleh BP Batam yang dilakukan pada pelabuhan umum dan non umum.

"BP Batam mencoba membuat sebuah sistem digital untuk meminimalisir kemungkinan terjadi potensial lost dan pelayanan secara tatap muka atau sebelumnya manual, disamping itu ini kita buat se dinamis mungkin dan sistem lebih transparan dalam pelaksanaanya," ujar Nasrul.

[is]