BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Archandra Tahar dikabarkan bakal kembali jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kabar itu seiring percepatan proses pemberian status warga negara Indonesia (WNI) kepada pria asal Sumatera Barat yang sempat tersandung kasus kewarganegaraan ganda itu.

Menyikapi siapa yang akan mengisi posisi Menteri ESDM definitif, yang sekarang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas, Presiden Joko Widodo mengaku belum ada keputusan.

"Belum," kata Jokowi singkat, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Muncul informasi kalau pihak Istana kini sedang berusaha melobi DPR agar memuluskan usaha pemerintah memberikan status kewarganegaraan khusus ke Arcandra. Disinggung soal itu, Jokowi enggan memberi penjelasan. "Tanya kan ke Mensesneg (Pratikno)," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengakui kalau banyak pihak yang mengusulkan nama untuk menjadi Menteri ESDM. "Yang mengajukan banyak sekali, tapi yang dipilih nanti," kata Jokowi kepada wartawan seusai membuka Rakernas I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP mengaku belum mendapat kabar soal Arcandra akan kembali diangkat sebagai menteri ESDM. “Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai hal itu,” ujar Johan, Jumat (2/9/2016).

Ketua DPR RI Ade Komarudin mendukung bila pemerintah membantu Arcandra Tahar mendapat kembali status warga negara Indonesia (WNI). Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan siapa pun yang memiliki keahlian mumpuni di suatu bidang.

"Masalah ini bisa di-clear-kan, karena tidak ada hal yang luar biasa," ucapnya, belum lama ini.

Akom—sapaan Ade—mengatakan Arcandra seharusnya diberdayakan pemerintah, sehingga ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi bangsa. Ia meminta berbagai pihak tidak perlu meragukan nasionalisme Arcandra meski memiliki paspor Amerika. "Saya yakin nasionalismenya tidak berkurang," ujarnya.
 
Bila masih ada pihak yang meragukan nasionalisme Arcandra, Akom menyarankan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu membuat suatu pernyataan kesetiaannya. "Minta komitmen untuk bangsa ini," tuturnya.

Menurut Akom, pemerintah harus belajar dari pengalaman ditutupnya PT Dirgantara Indonesia. Akibat penutupan itu, banyak WNI yang cerdas dan memiliki keahlian dipakai negara lain sebagai tenaga ahli.

(ind/bbs)