BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Batam menargetkan penerapan e-Government paling lambat terlaksana pada 1 Januari 2017. 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan, ada sembilan SKPD dan dua Kepala Bagian yang berangkat dan menandatangani kesepakatan (MoU) di Surabaya.

"SKPD kalau berangkat untuk membuang-buang duit, apabila berangkat empat saya coret dua. Tapi, ini ke Surabaya memang kami yang suruh," ujar Walikota Batam Amsakar Achmad saat berada di RS Awal Bross, Minggu (14/8/2016).

Kata Amsakar, program e-Government harus sudah berjalan mulai 1 Januari 2017.

"Sementara ini prosesnya sudah berjalan, saya yakin bulan sepuluh (Oktober) sudah jadi," kata Amsakar.

Nanti, lanjut Amsakar, sebelum bulan Januari 2017 akan dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. 

"Kalau nanti berjalan pekerjaan menjadi mudah dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih terbuka. Kita tunggu kinerja SKPD," ujar Amsakar.

Adapun sembilan SKPD dan dua Kepala Bagian yang menandatangani MoU antara lain Dinas Pariwisata, DKP, Dispenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeko, Kominfo, BKD, BP3 A dan KB, Bagian Bina Program E-Goverment dan Bagian perlengkapan dan aset sistem aplikasi.

Kepergian ke Surabaya sebagai bentuk pembelajaran E-Goverment yang akan diterapkan di Batam, dengan mengadopsi sistem atau aplikasi dari pemerintah kota Surabaya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Rudi menjelaskan bahwa untuk sampai ke titik tersebut Batam harus belajar dari Surabaya.

"Batam akan mengadop sistem aplikasi Kota Surabaya, saya berterimaksih kepada Ibu Risma memberi secara free aplikasi yang akan membantu Batam menerapkan E-Goverment pada 1 januari 2017 nanti, " ujar Rudi.

e-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan

[is]