BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menantang Presiden Joko Widodo untuk mengusut pengakuan Freedy Budiman yang dituangkan dalam tulisan soal keterlibatan oknum Polri, BNN dan TNI dalam bisnis gelap narkoba.

Menurut Haris, fakta-fakta yang ia dapat dari Freddy Budiman merupakan petunjuk bagi negara, dalam hal ini pihak-pihak yang disebut untuk menelusuri adanya permainan dari pejabat tinggi terkait.

"Ada banyak petunjuk yang masih bisa digunakan, bisa dicari untuk membongkar atau memperkuat argumentasi. Jadi menurut saya ini soal rajin atau malas untuk mau membongkar. Tunggu saja, negara rajin atau malas," ujar Haris di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Puaat, Minggu (31/07/2016).

Presiden Jokowi, kata dia, mempunyai kekuatan untuk mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala BNN Budi Waseso mengusut adanya oknum-oknum dalam jual-beli narkoba.

"Saya pikir Jokowi sebagai presiden tidak usah melindungi, tidak usah berkelit, itu (tulisannya) adalah petunjuk. Banyak informasi bisa digunakan, untuk membongkar lebih jauh aspek yang mau dicari," imbuhnya.

Haris menegaskan bahwa informasi yang dia dapat dan disebar melalui media sosial tidak ada motif apapun. Dia mengaku hanya ingin membongkar informasi yang sudah didapat. "Buat saya, itu beban. Buat apa dan ngapain saya simpan dua tahun informasi dari Freddy Budiman," ujar Haris.

Dalam tulisannya berjudul "Cerita Busuk Seorang Bandit", ia publis sebelum eksekusi 4 orang termasuk Freddy Budiman. Haris membeberkan curhatan dari Freddy.

(ind/bbs)