BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Koordinator Kontras Haris Azhar menuliskan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat penegak hukum dalam peredaran narkoba skala besar.

Freddy bercerita pada tahun 2014 kepada Haris. Namun, Haris baru mengungkapkan kesaksian tersebut kepada publik beberapa saat sebelum Freddy dieksekusi pada Jumat (29/7/2016) dini hari.

Haris mengatakan, dia memiliki beberapa pertimbangan dalam mengungkapkan kesaksian Freddy kepada publik. Dia mengaku tetap mengikuti proses hukum Freddy.

Saat itu musim pemilihan presiden tahun 2014. Suasana politik tengah memanas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah berbenah mengakhiri masa pemerintahan. Haris menunggu pemerintahan baru yang terpilih hasil Pilpres 2014.

"Tidak lama setelah itu, ramai KPK soal BW (Bambang Widjojanto) dikriminalisasi. Dan jujur, ada jarak antara Kontras dengan polisi maupun Jokowi. Karena kami tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini," kata Haris di kantor Kontras, Jumat (29/7/2016) dilansir kompas.com.

Haris menuturkan, Kontras tidak mau bersikap gegabah. Menurut dia, jika salah berbicara maka Kontras akan berhadapan dengan institusi yang punya kekuatan politik dan didukung oleh undang-undang.

Merasa tidak yakin, Kontras mengurungkan niatnya. "Kami lihat dulu apakah Joko Widodo ini punya kaki untuk kontrol institusi itu. Kami tidak mau hanya melapor dan direspons sebagai orang gila," ucap Haris.

Haris mengaku sering mendiskusikan persoalan ini di Kontras. Selain itu, Haris juga berdiskusi dengan salah satu pejabat yang enggan disebut namanya.

"Lalu kenapa tidak saat Freddy masih hidup? Kalau di luar momentum ini, tidak ada yang memperhatikan juga," tutur Haris.

BACA: Jelang Eksekusi, Freddy Budiman Bongkar Pejabat Terlibat Jaringan Narkoba!

Haris siap mempertanggungjawabkan informasi yang dibeberkannya kepada publik. Ia menilai hal itu terlepas dari pro atau kontra hukuman mati, tetapi untuk membongkar kejahatan yang melibatkan oknum pejabat.

Kesaksian Freddy, menurut Haris, didapat pada masa kesibukan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.

(ind/bbs)