BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Warga Bukit Dam Baloi Kolam, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau yang menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Batam diterima anggota Komisi I DPRD Kota Batam untuk melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Namun, hearing tidak dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura. Hearing dipimpin oleh anggota Komisi I, Harmidi dan Nono Hadisiswanto dan beberapa anggota lainnya.

Selain beberapa orang anggota Komisi I, tampak hadir juga anggota Komisi IV Uba Ingan Sigalingging dan Udin P Sihaloho.

Agustan, Ketua RW 16 Baloi Kolam yang mendampingi perwakilan warga mengatakan bahwa saat pertemuan dengan BP Batam tadi, pihak BP Batam tidak mengetahui PT. Alfinky Multi Berkat dan keberadaan militer di Baloi Kolam.

Kemudian, sambungnya, BP Batam juga tidak pernah membuat MoU untuk penggusuran. Tapi, mereka (BP Batam) mengatakan sepakat untuk pendataan saja.

"Kami minta pada DPRD Kota Batam jangan sampai kami di intimidasi TNI," ujar Agustan, Ketua RW 16 bukit Dam Baloi Kolam, Selasa (19/7/2016).

Selain itu, warga Baloi Kolam juga meminta pada DPRD Kota Batam dan dibantu oleh Bapedal Kota Batam untuk melakukan penyegelan alat berat di Baloi Kolam. "Pihak BP Batam katakan bahwa tidak ada izin cut and fill di sana (Baloi Kolam)," kata seorang warga saat hearing berlangsung.

Uba Ingan Sigalingging yang hadir dalam hearing mengatakan bahwa perjuangan rekan-rekan di Baloi Kolam bukan di mulai saat mulai alokasi lahan. Tapi sudah mulai jauh-jauh hari.

"Harapan warga pada DPRD Batam sebagai sebuah lembaga supaya bisa memberikan motivasi pada warga," kata Uba.

Nono Hadisiswanto yang mendampingi Harmidi selaku pimpinan sidang meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah ini dan akan melakukan koordinasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan. "Kami minta waktu satu bulan untuk masalah ini," ujar Nono.

(isk)