BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wakil Rektor I Universitas  Putra Batam Dr. Mohammad Gita Indrawan, ST, M.M  mengatakan letak Kepulauan Riau (Kepri) terutama Batam dengan Singapura dan Malaysia tidak selalu menguntungkan. Bahkan sebaliknya merugikan.

"Batam dijadikan tempat buang barang-barang bekas dari Singapura seperti ban bekas, kendaraan bekas dan serba bekas termasuk peralatan rumah tangga," ujar Gita Indrawan usai diskusi cikal bakal akan dibentuknya Komunitas Dosen Batam di Vista Hotel, Senin (20/06/2016).

"Jadi apa manfaat kedekatan Batam dengan Singapura?," kata Gita lagi.

Ia menjelaskan, Batam dibangun sebagai daerah Industri pangsa pasar bukan Singapura, tapi negara-negara lain. Oleh sebab itu, BJ Habibie menarik investor dari Jepang dan membuka perwakilan Otorita Batam di Jepang.

Tapi justru yang diuntungkan adalah Singapura karena dijadikan Head Quarters oleh perusahaan yang berniat berinvestasi di Batam atau daerah lain termasuk di Bintan dan Karimun. Akibatnya, Batam menjadi seolah-olah punya orang Singapura, ditambah pihak Indonesia (Pemko Batam dan BP Batam) digembar-gemborkan tidak akur.

"Momen ini menjadi dasar pihak Singapura membenamkan Batam sebagai daerah industri di kawasan ini." jelasnya.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi sejak  triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan triwulan pertama tahun 2016 terus menurun. Tahun 2016 triwulan pertama pertumbuhan ekonomi di Kepri dari 7,8 persen di tahun 2013 dan tahun 2014, pada tahun 2014 hanya 4,6 persen.

Malaysia dengan kawasan Industri Iskandar yang dulu belajar dari Batam kini pesat pertumbuhan ekonominya. Otorita Batam yang kini menjadi BP-Batam jauh lebih tua dibanding Kawasan Industri Iskandar Malaysia, dalam hal menggandeng investor, Malaysia lebih unggul.

"BP Batam yang berdiri sejak 40 tahun silam itu, jauh tertinggal dalam hal menggaet investasi, yang totalnya hanya 14,8 miliar dolar Amerika. Sedangkan Kawasan Industri Iskandar di Malaysia total investasinya senilai 36 miliar dolar Amerika." ungkapnya.

Survey Bank Dunia terbaru tahun 2012, Batam di ranking ke-15 dalam “ Easy in Doing Business , yang didalamnya mengandung 12 syarat berinvestasi yang menguntungkan. Padahal daerah ini disebut kawasan industri  yang dikenal dengan Free Trade Zone, sedangkan Gorotalo, Makasar dan Riau, tidak memiliki kawasan free trade zone dan jauh dari Singapura, pertumbuhan ekonominya melejit hingga lebih dari 7 persen.

"Apakah FTZ Batam hanya retorika?” ucap Gita yang juga penggagas E2, yaitu komunitas dosen di Batam.

Menurut Gita harus ada langkah-langkah diambil pemerintah Pusat jika Batam ingin berkembang, sebab BP Batam itu dibawah kendali Pusat. "Jadi bukan keselahan kurang lobby, atau kurang promosi, Cuma kesalahan ada di pemegang kekuasaan di pusat," katanya.

Ia mencontohkan, soal terhambatnya kegiatan akibat ijin-ijin yang belum ditandatangani ketua BP Batam. "Kan ada mekanismenya, masak harus tunggu hasil audit, uda ada rumusan bagaimana mengaudit yang belum dan yang sedang dan sudah dilakukan,” kata Gita Indrawan yang juga pengamat Ekonomi Kepri ini.

Zilkifli, mahasiswa program doktor bidang ekonomi Universitas Trisakti menjelaskan, agar tercipta pemerataan maka CSR harus diimplementasikan, dan harus serius mengelola Batam. "Buat aturan yang pasti agar investor tertarik," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Rumbadi Dalle, Wakil Dekan Prodi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan mengemukakan, kurang tertariknya investor berinvestasi di Batam akibat law enforcement kurang jelas.

Pekerja terlalu menuntut upah tiap tahun, aksi mogok, dan ditambah biaya pengeluaran lain, yang sering disebut pihak pengusaha uang ‘siluman’. Ini makin membuat biaya tinggi.

Pungutan liar akan berimplikasi pada pendapatan atau profit margin perusahaan.

"Kalau perusahaan atau investor bakal rugi, ngapai berinvestasi, lebih baik hengkang," kata Rumbadi Dalle yang sempat menjadi Supervisor  PT Giken Precision Indonesia ini dan juga Wartawan Tempo wilayah Kepri.

(isk)